Palembang, Indo Merdeka – Pengadaan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) saat ini masih kerap terkendala dan memerlukan subsidi silang dan kerjasama dari semua pihak. Menyikapi dan menindaklanjuti permasalahan ini, Gubernur Sumsel Herman Deru berupaya untuk segera mengusulkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

” Mumpung ini masih kabinet baru kami akan usulkan ke pemerintah pusat untuk membebaskan BHPTB”, kata pria kelahiran Belitang itu, ketika membuka talkshow yang diadakan harian pagi Sumatera Ekspress dengan tema ‘Menyukseskan Program Penyediaan Perumahan Bagi MBR’ di hotel Aryaduta, Selasa (22/10) pagi.

Ada banyak faktor yang menyebabkan permasalahan pengadaan rumah bagi MBR. Menurut HD hingga saat ini ada backlog kepemilikan rumah di angka 480 ribu lebih terutama bagi masyarakat yang telah berumah tangga namun belum memiliki rumah.

“Kesulitan pemenuhan rumah bagi MBR ini apakah karena faktor harga, lokasi, dan ketersediaan transportasi umum, atau calon konsumen yang tidak memiliki kemampuan untuk meminjam dana di bank serta proses peminjaman yang rumit sementara masyarakat kita saat ini banyak yang bekerja di sektor non formal tanpa slip gaji”,ujarnya.

Untuk itu, mantan Bupati Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) dua periode ini meminta kepada pihak pengembang dan perbankan agar dapat memberikan diskon kepemilikan rumah bagi MBR, yang dapat dilakukan misalnya dalam efisiensi penggunaan semen tanpa mengurangi kualitas. Selain itu pengadaan fasilitas umum seperti air bersih dan tegangan listrik pun harus mendapat perhatian dari pengembang, begitu juga dengan kelayakan hunian dalam pembagian sekat ruangannya harus memenuhi standar.

“Saya minta kepada Dinas PU untuk membentuk tim quality control yang bertugas untuk melakukan kontrol. Sebab tidak semua pengembang baik. Tim ini terdiri dari pengembang, lembaga konsumen, dan pemerintah yaitu PU. Adanya tim ini nanti untuk mengurangi keluhan di kemudian hari atas rumah bagi MBR”, jelas pria 51 tahun itu.

HD berharap melalui talkshow yang digelar harian pagi Sumeks dan Real Estate Indonesia (REI) dapat membedah permasalahan yang ada dan menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah.

Sedangkan General Manager Sumeks, Nurseri Marwah dalam laporannya mengatakan program sejuta rumah yang digagas Presiden Jokowi menjadi rujukan dan fasilitas bagi kita untuk memiliki rumah, namun demikian masih ada sejumlah permasalahan di lapangan. “Keluhan dari pengembang saat ini ada 4 ribuan unit rumah siap jual namun terkendala saat akad. Sementara Sumsel saat ini di bawah kepemimpinan HDMY sedang tren membangun rumah komunitas, seperti para ojek online juga buruh untuk bisa memiliki rumah”, tuturnya.

Dengan digelarnya talkshow tersebut, Nurseri berkeinginan dapat menjembatani antara masyarakat dan pengembang terhadap permasalahan yang dihadapi. Ia juga menambahkan tidak hanya talkshow saja yang berlangsung, sebelumnya sejak Sabtu lalu hingga Selasa, Sumeks pun menggelar pameran properti yang diikuti 29 stand pameran dan warung rumah tangga di PS Mall. (Jong)

Bagikan: