Tiga OKP Angkat Bicara Terkait Covid-19 di Sumatera Selatan
Tiga Organisasi Kepemudaan (OKP) besar yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Sumsel angkat bicara terkait penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Sumatera Selatan
Ketua Umum IMM Provinsi Sumatera Selatan, Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa melihat kegelisahan masyarakat Sumatera Selatan dengan fakta dilapangan menganggap Pemprov Sumsel tidak memiliki senses of responsibility yang melihat dengan adanya wabah covid-19 secara langsung tidak tanggap.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum secara langsung melihat secara jeli untuk proses pendidikan yang terjadi akibat wabah covid-19 yang membuat aktivitas pendidikan yang diliburkan yang sudah hampir 1 (satu) bulan ini. Belum melihat Lembaga Pendidikan atau sekolah-sekolah yang secara financial dan sarana dan prasarana yang masih kurang dan minim,
“Membuat anak anak didik kita yang saat ini hanya libur saja dirumah, belum lagi masih banyak wali murid yang masih dikategorikan kurang mampu membuat proses belajar mengajar untuk membuat anak- anak didik yang menjadi siswa lembaga pendidikan atau sekolah sekolah untuk bisa cerdas seperti yang diharapkan saat ini tidak bisa,” tuturnya (24/4)
Ini yang jadi pertanyaan, bagaimana pemprov Sumsel untuk hal ini yang katanya akan membuat anak anak yang masih bersekolah menjadi pintar dengan kejadian ini
“Ngapo diem Bae, Pemprov Sumsel tidak hadir dan turun tangan untuk mengatasi hal tersebut ada apa gerangan”tegas Iqbal
Iqbal meneruskan Sehingga sistem informasi ini mampu mencegah berita hoaks atau palsu dan berita sejenis lainnya.
“Itulah hal kami sampaikan, semoga dapat menjadi rujukan bagi pemerintah Sumatera Selatan untuk segera mengambil kebijakan yang tepat dan cepat demi jutaan nyawa masyarakat Sumatera Selatan, terakhir,kami menyayangkan ketidak seriusan pemerintah daerah dalam mencegah meluasnya wabah ini, dengan melihat kondisi sekarang ini yang sangat memprehatinkan, Pemerintah Sumatera Selatan tidak responsif dan sebatas wacana tidak disertai dengan kerja nyata dalam mengambil kebijakan untuk membatasi perluasan virus covid-19 dan mencegah dampak sosial ekonomi yang dapat menjadi tidak terkendali dan ini nanti akan berdampak kepada kesenjangan sosial” tutup Iqbal
Ketua umum PKC PMII Sumsel Sahabat Husin Rianda, mengungkapkan bahwa sejak satu bulan sejak kasus pertama pada tanggal 24 Maret 2020 yang lalu sampai saat ini Kamis (23/3) sudah 93 kasus positif Covid-19 di Sumsel, artinya ada peningkatan cukup drastis di Sumsel.
“Pemerintah Sumatera Selatan harus lebih waspada dengan jumlah penderita Covid-19, saat ini di beberapa daerah telah dinyatakan sebagai zona merah seperti Kota Prabumulih dan Kota Palembang. Sedangkan di beberapa kota/kabupaten yang lainnya, artinya kasus covid-19 ini telah menyebar hampir disetiap kota/kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Selatan,” ungkapnya
Selain itu, lanjut Husin, dengan peningkatan tersebut, ada kekhawatiran dan keresahan mengenai ketidak kecukupan sarana dan prasarana serta kapasitas infrastruktur dalam menangani dan merawat pasien covid-19 tersebut dan juga yang dikhawatirkan adalah keterbatasan jumlah tenaga medis yang berkompeten dibidang penanganan virus itu sendiri. Sebab hal semacam ini sangat penting untuk diperhatikan dalam menunjang percepatan penanganan penyembuhan pasien covid-19.
“Kami, menyayangkan ketidak seriusan pemerintah daerah dalam mencegah meluasnya wabah ini, dengan melihat kondisi sekarang ini yang sangat memprihatinkan, Pemprov Ssel tidak responsif dan sebatas wacana tidak disertai dengan kerja nyata dalam mengambil kebijakan untuk membatasi perluasan virus covid-19 dan mencegah dampak sosial ekonomi yang dapat menjadi tidak terkendali dan ini nanti akan berdampak kepada kesenjangan sosial,” paparnya
Masih Menurut Husin , Pemprov Sumsel khususnya Gubernur Sumsel terlalu banyak mendramatisir proses penanganan pandemi Covid-19 ini. Contohnya, banyak kebijakan-kebijakan yang diambil tidak tepat sasaran dan terkesan sangat lambat, seperti bantuan sembako yang tak kunjung diberikan kepada masyarakat Sumsel tetapi malah sibuk membuat Dapur Umum yang justru itu berpotensi melanggar aturan protokol penanganan covid-19 karena dapat menimbulkan kerumunan dan terkesan ceremonial dan pencitraan belaka.
“Selanjutnya soal PSBB yang akan di terapkan di kota Palembang, menurut saya itu sudah terlambat. Kenapa hal tersebut tidak diterapkan sejak awal, maka kami menilai sepertinya pemerintah Provinsi Sumsel sangat kekurangan orang-orang yang ahli dalam mengkaji Persoalan penanganan Covid-19 ini, tegas oleh alumni Magister Hukum Unsri tersebut.
Sementara itu, Ketua umum BADKO HMI Sumbagsel, Bambang Irawan, Menilai Pemprov Sumsel tidak cekatan dalam menghadapi pandemi covid-19 yang telah menyebar sampai pelosok desa di provinsi Sumatera Selatan, ia juga menilai refocusing dan realokasi APBD 2020 Sumsel untuk penanganan covid-19 belum kunjung menemukan role yang tepat sehingga menurut nya Gubernur dan jajarannya hanya menjalankan kegiatan pencitraan dalam menghadapi pandemi covid-19 ini.
“Saya melihat dari sejak awal virus covid-19 masuk ke sumsel, Gubernur kita kurang serius dan belum menemukan langkah konkrit dalam penanganan pandemi corona ini, dari segi anggaran sepertinya Gubernur kita masih kurang rasa kemanusiaannya, dengan APBD Sumsel 2020 begitu besar, pemprov hanya berani menyediakan anggaran 120 M, dari pencegahan dan penanganan serta dampak dari corona itu sendiri, jangan semuanya ada didalam 120 M itu. Tentu dengan anggaran sebesar itu sangat minim untuk menghadapi pandemi corona ini” Ungkap Bambang
Bambang menambahkan bukankah pemerintah pusat melalui kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri telah meminta pemerintah provinsi dan Pemda untuk melakukan refocusing anggaran dan merealokasikan anggaran infrastruktur untuk penanganan covid-19 ini. Belum lagi solusi apa yang berikan pemprov dan Pemda se-Sumsel ini terhadap rakyat yang kurang mampu dan yang kehilangan pekerjaan karena covid-19 ini.
“Pemprov jangan terus menada tangan dibawah kepada pemerintah pusat dalam urusan ini apa lagi menada tangan kerakyatnya sendiri, semangat gotong royong di masyarakat kita masih ada kami sendiri dan beberapa teman OKP yang ada di Sumsel ini beberapa hari belakangan juga ikut berkontribusi untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin yang ada di sumsel, pemprov juga harus ambil inisiatif, jangan pencitraan terus. Program dapur umum itu belum efektif dan belum tepat sasaran, belum lagi kurang kolaburasinya pemprov dan pemda se-sumsel dalam penanganan ini. Pintu-pintu masuk ke Sumsel tidak dijaga ketat dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya,” paparnya
Kalaupun ada pemeriksaan itu hanya dilakukan pada siang Hari saja, lanjut Bambang, pihaknya meminta Gubernur Sumsel untuk segera ambil langkah konkrit, bisa jadi dengan menstop semua pembangunan infrastruktur, alihkan semua dana infrastruktur ke penanganan corona ini dan refocusing APBD Sumsel 2020 penanganan Covid-19 ini
“Terakhir kami meminta kepada Gubernur Sumsel jangan terus pencitraan, rakyat miskin butuh solusi butuh sentuhan dari pemerintah, mereka dilarang keluar rumah, dibatasi gerak geriknya, dibatasi mencari nafkah padahal kita ketahui kehidupan mereka tergantung pendapatan harian mereka. Kalau bahaso kito omongke pemerintah itu jangan pacak ngenjuk himbauan bae tapi dak ado ngenjuk solusi,” pungkasnya (Ril)
