Jakarta, Indo Merdeka – Ketua DPR Puan Maharani ikut menyaksikan langsung penyaluran bansos oleh Depsos di Badung, Bali.
Bagi untuk terdampak pandemi Covid-19 saat ekonomi Bali yang mengandalkan wisata dan ukm lumpuh.
Ia meminta pemerintah agar terus memperhatikan nasib masyarakat Bali.
“Perhatian pemerintah dan perhatian DPR RI, salah satunya bagiamana agar dampak pandemi terhadap sektor pariwisata tidak berkelanjutan. Salah satunya dengan memberi bansos pada bapak-Ibu yang menerima sekarang,”
Ini dikatakan Puan, di hadapan warga penerima Bansos, di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (16/10/2020).
Puan menegaskan, pemberian bansos adalah salah satu upaya pemerintah didalam membantu warga untuk bertahan hidup di masa pandemi Covid-19.
“Saya berjanji DPR RI akan mengawasi ketat penyaluran anggaran bansos” katanya.
Selain itu, Puan berpesan pada warga agar taat pada protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 dan melaporkan jika ada penyelewengan bantuan sosial, tegas dia
Puan hadir menyalurkan bansos yang jadi program Menteri Sosial Juliari Batubara, disaksikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, di Pendopo Jaba Pura, Desa Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal, Badung.
Sementara itu wakil Ketua DPD Mahyudin mendukung kegiatan pemulihan pariwisata dan konservasi khususnya di Provinsi Bali. Yang di inisiasi oleh Asosiasi Koral Kerang dan Ikan Hias Indonesia (AKKII). Yang menggelar pertemuan di Bali pekan lalu.
Pada tahun 2013-2017 lalu. Indonesia merupakan pengekspor karang hias terbesar di dunia. Namun setelah adanya larangan ekspor karang hias pada tahun 2018 , posisi tersebut telah diambil alih oleh Australia.
“Padahal karang hias alam kita selama ini memiliki nilai jual yang lebih tinggi karena eksotika warna dan bentuknya. Itulah yang membuat hasil ekspor karang hias alam dari Indonesia sangat disukai oleh pasar di luar negeri terutama Amerika Serikat sebagai pangsa pasar terbesar,” jelas senator asal Kalimantan Timur itu.
Mahyudin juga menambahkan pada tahun 2019 yang lalu kuota karang hias alam yang direkomendasikan oleh LIPI dan ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah 565.050 potong. Jumlah ini hanya 0,0001 persen dari populasi karang hias di Indonesia. Kuota karang hias alam yang diberikan ini turun setiap tahun dimana kuota awalnya adalah 824.550 potong di tahun 2008.
“Kami pada dasarnya mendukung pemanfaatan karang hias sebagai komoditi perdagangan, mengingat jumlah karang hias yang diperlukan kurang dari satu persen populasi karang hias di Indonesia.
Ukuran karang hias yang diambil juga relatif kecil, namun kita harus bersama-sama berkomitmen agar cara pengambilannya dilakukan dengan hati-hati, memperhatikan aspek lingkungan dan tidak boleh memanfaatkan alat yang berpotensi merusak seperti alat keruk, bom, trawler pukat harimau,” kata Mahyudin.
Dengan demikian, diharap sektor usaha ini akan mampu menopang upaya recovery perekonomian nelayan, masyarakat di daerah, pelaku usaha pariwisata, dan perekonomian nasional, pungkasnya. (oce)
