Jakarta, Indo Merdeka – Katua MPR Bambang Soesatyo mengatakan sesudah kita telah melewati perjalanan bangsa sepanjang tahun 2020. Dengan berhasil melewati semua peristiwa yang hampir mengganggu keharmonisan dan ketahanan sosial kita sebagai bangsa.
“Mulai dari akibat berbagai dampak Pemilu-Pilpres, ketegangan politik saat penyusuan UU Cipta Kerja, pandemi Covid-19 yang masih terus meluas sampai hari ini serta adanya informasi varian baru Corona yang lebih ganas di Eropa dan Afrika Selatan”, kata Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menyampaikan refklesi akhir tahun 2020 lewat keterangan lewat cyber di Jakarta senin (28/12/2020).
Ia juga memberikan apresiasi kepada pemerintah yang tidak mengenal lelah untuk mengendalikan situasi, meluncurkan inisiatif-inisiatif kebijakan yang ulung, dan menggerakkan semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah termasuk memerangi pandemi Covid-19. Mulai dari bantuan sosial yang sangat dibutuhkan, BLT bagi para angkatan kerja, stabilitas ekonomi, keuangan, politik, dan lain-lain.
“Hanya MPR kembali mengingatkan perlunya Haluan Negara. Kita wajib mendukung segala upaya pemerintah untuk membangun bangsa ini di berbagai sektor demi kemakmuran bangsa. Mulai dari sektor perekonomian, keamanan, ketenagakerjaan, penegakkan hukum, keharmonisan antar pemeluk agama, persoalan sosial dan politik, pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Pihaknya juga wajib mendorong pemerintah untuk mengayomi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, kesamaan kesempatan dalam kehidupan berusaha, pemerataan pembangunan baik pusat maupun daerah, termasuk keadilan dalam hak asasi manusia dan pembangunan SDM yang berkeadilan.
Ia juga berharap agar pemerintah ke depan tetap membuat kebijakan yang holistik atas daerah-daerah tertinggal atau yang selama ini kurang mendapatkan perhatian guna menghindari hal-hal yang dapat merusak sendi-sendi keharmonisan kita atau bahkan meluluhlantakan kebhinekaan kita.
Oleh karena itu, kata ia, sudah saatnya kita memiliki arah pembangunan yang jelas dan berkelanjutan berupa Pokok-Pokok Haluan Negara. Sehingga, mampu memberikan gambaran bagaimana dan kemana kita dalam jangka waktu tertentu 10, 25, 50 atau bahkan 100 tahun mendatang.
Atau dengan konsep masa depan, terangnya lagi, perlu disusun dalam suatu rancangan dan pedoman strategis sebagai acuan umum haluan negara yang ditetapkan dalam kekuatan hukum yang kuat.
“MPR juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan gagasan perlunya hadir kembali pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai bintang pengarah masa depan Indonesia,” tutupnya.(oce.)
