Jakarta, Indo Merdeka – Wakil Ketua Komite II DPD Abdullah Puteh memimpin rombongan berkunjung Kementerian Kelautan dan Pertanian guna membahas program kementerian KKP dan usulan program dari Komite II.
“Mudah-mudahan dari KKP dapat mengakomodir aspirasi kami oleh masing-masing daerah baik provinsi, kabupaten/kota,” ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh di Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta rabu (19/1/2021).
Komite II DPD, katanya, telah membagi tiga tim yang berkunjung ke masing-masing kementerian untuk menyampaikan usulan dari daerah. Yang mans ketika anggota DPD kembali ke daerah. Pihak Pemerintah Daerah, selalu menanyakan perkembangan usulan dari mereka kepada kementerian.
“Hari ini kami berinisiatif untuk aktif berkunjung ke kementerian dalam rangka tugas sebagai wakil dari Daerah,” tuturnya.
Ia berharap DPD dan KKP bisa bersinergi dalam menjalankan program kerja KKP di masyarakat.
“Kami siap membantu KKP dalam menyosialisasikan program-programnya di daerah. Bagaimanapun DPD yang terdiri dari 34 provinsi siap mengawal program KKP di daerah,” paparnya.
Anggota DPD asal Gorontalo Dewi Sartika Hemeto menyoroti masalah database ketika ada bantuan dari KKP. Bahwa ketika ada bantuan, bermunculan nama-nama tidak jelas penerima bantuan itu.
“Kami berharap KKP bisa mengantisipasi masalah ini, agar bantuan ini tepat sasaran,” ujarnya.
Pada kesempatan itu Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar menjelaskan bahwa KKP akan bersinergi bersama DP ketika turun di daerah untuk menyampaikan programnya.
KKP memiliki program Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) yang bisa ditawarkan kepada masyarakat.
“BLU ini bunganya sangat kecil hanya tiga persen selama empat tahun. Ini untuk mengembangkan UMKM kita,” jelasnya
Ditempat terpisah Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono menjelaskan bahwa arahan Presiden Joko Widodo saat Rakernas Pembangunan Pertanian tahun 2021 yaitu, pembangunan pertanian harus dilakukan secara lebih serius dan detail.
“Kami juga diminta waspada terhadap sinyalemen FAO yang memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan. Serta, memberi penekanan pembangunan pertanian untuk komoditas pertanian yang saat ini masih diimpor seperti kedelai, jagung, gula tebu, bawang putih,” kata Momon. (oce)
