Palembang, Indo Merdeka – Badan Penelitian Independen Kekayaan Penyelenggara Megara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPARI) mengelar aksi demo di Kantor Gubernur Sumsel dengan 8 tuntutan yang ditujukan pada Kepala Kesbangpol Provinsi Sumsel, Rabu (22/9/2021).
Feriyandi, Ketua DPD BPI KPNPARI Kota Palembang, mengatakan pihaknya menuntut 8 perihal Kepala Kesbangpol Sumsel yakni meminta Gubernur Sumsel mengevaluasi, meminta Inspektorat periksa “KN”, tidak punya kinerja mulai dari Kota Palembang, diduga sering memotong uang setiap bidang dan perjalanan dinas.
Lanjutnya, membeli mobil “Pajero” dipaksakan karena gengsi dan mengalihkan anggaran di setiap bidang pada saat pandemi covid-9, melanggar Pergub.
“Merusak dan tidak mengindahkan visi-misi Gubernur Sumsel “Maju Untuk Semua”, dan ada keresahan di Kesbangpol Provinsi KAERAN “KN” diduga melakukan hal-hal yang tidak sesuai atau semena-mena,” katanya.
Ia berharap Gubernur Sumsel segera menindaklanjuti dan evaluasi permasalahan ini, dan minggu depan pihaknya akan melakukan aksi demo di Kejati.
“Kita bisa membuktikan hal-hal yang dia (KN) lakukan, mulai dari dia menjabat Camat, Pemkot, Kepala BKD Kota Palembang, Dishud, hingga kini menjabat Kepala Kesbangpol Sumsel, semua bukti sudah kita kantongi,”ungkapnya.
Sementara itu, Herman Deru Gubernur Sumsel menyampaikan dirinya akan menindaklanjuti tetapi tetap dengan azas praduga tak bersalah.
“Kita lihat dulu perkembangannya, jika memang melanggar Undang-undang ASN tentu ada sangsi bertingkat untuk itu. Jika pun melanggar KUHP maka tentu ini menjadi sebuah tindakan kriminal,” tutupnya.
