Muara Enim, Indo Merdeka – Aksi sekelompok masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang masuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Rabu (31/8/2022).
Namun, aksi itu mendapat sorotan dari berbagai pihak maupun masyarakat.
Salah satunya yakni Wawan (42 tahun), warga Muara Enim yang tinggal di Jakarta saat melintas di lokasi demo tersebut.
Saat diwawancarai, Wawan sangat kecewa dalam aksi tersebut karena melibatkan banyak anak-anak remaja serta anak yang masih di bawah umur 17 tahun.
Ia pun lantas menanyakan kepada beberapa para pedemo soal asal daerah mana di Muara Enim mereka berasal.
“Mereka banyak yang tidak tau dari Muara Enim bagian wilayah mana. Malah parahnya ada yang menyebut Muara Enim itu merupakan daerah dari Provinsi Jambi,” kata Wawan.
Wawan menduga banyaknya pedemo yang bukan asli orang Muara Enim itu ditunggangi oleh pihak-pihak berkepentingan.
Sementara itu, Muslimin salah seorang warga Kecamatan Gelumbang mendukung DPRD Muara Enim yang akan segera melaksanakan Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) Muara Enim.
Mengenai aksi demo di Kemendagri tersebut, Muslimin menilai oknum-oknum tersebut tidak menginginkan Muara Enim sejahtera, lebih maju, dan lebih berkembang.
“Karena wilayah Muara Enim ini luas dan tentu sangat diperlukan semua aspek lapisan bahu membahu membantu terwujudnya hak-hak serta pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat Muara Enim,” jelasnya.
Hal senanda juga diungkapkan, Budi, warga Kecamatan Gunung Megang yang menilai Wabup sangat diperlukan demi kemajuan Muara Enim dengan aturan dan kebijakan yang pro rakyat.
“Kami masyarakat ini sudau lama ingin Muara Enim maju,” pungkasnya.
Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Sriwijaya Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si., menilai polemik kekosongan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Muara Enim harus segera diisi segera.
Andries menilai seluruh element terkait baik itu Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, dan DPRD Muara Enim harus mendengar aspirasi langsung dari masyarakat Muara Enim.
Sebelumnya, dalam beberapa terakhir Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat Muara Enim menggelar demo di DPRD Sumsel meminta Pilwabup Muara Enim segera dipilih.
“Masyarakat Muara Enim punya hak itu mempunyai Wakil Bupati yang bisa mendengar langsung keinginan masyarakat Muara Enim,” kata Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si., Rabu (31/8/2022).
Andries menilai persoalan ini memang sedikit rumit lantaran mendekati pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.
Namun, dia menilai peraturan ini seharusnya bisa langsung dipilih dan diambil keputusan oleh DPRD Muara Enim.
“Di satu sisi momen pilkada ini tinggal beberapa bulan lagi. Tapi kembali lagi masyarakat Muara Enim mempunyai hak itu mempertanyakan Wakil Bupati Muara Enim,” pungkasnya.
