Palembang – Sidang kedua pra-peradilan kasus Yusman Reza (YR) digelar di Pengadilan Negeri Palembang dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon dan bukti surat.
Tim kuasa hukum YR dari Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan, yang diwakili oleh Septiani SH, memberikan tanggapan terkait jawaban dari pihak Polda Sumsel.
Menurut Septiani, pihak Polda Sumsel menuduh YR dengan pasal penggelapan dokumen. Namun, tim kuasa hukum YR menyayangkan tuduhan tersebut karena YR sendiri tidak mengetahui jenis dokumen yang diklaim telah digelapkan.
“Semua dokumen perizinan dilakukan oleh sistem, artinya YR tidak menyimpan dokumen asli yang dimaksud oleh pelapor, PT. Musi Perkasa,” ujar Septiani.
Ia menambahkan bahwa laporan tersebut dianggap obscuur libel atau kabur. Sidang kali ini fokus pada mendengarkan jawaban dari termohon serta bukti surat yang diajukan. Dalam persidangan, pihak YR berkeyakinan bahwa laporan terhadap klien mereka terlihat dipaksakan dan tidak jelas dokumen yang dimaksud oleh PT. Musi Perkasa.
“Kami berkeyakinan dan meminta keadilan dari Pengadilan Negeri Palembang agar memeriksa perkara ini dengan cermat dan menetapkan bahwa status tersangka YR tidak sah,” tegas Septiani.
Sidang lanjutan dijadwalkan pada Kamis (8/8/2024) dengan agenda menghadirkan bukti surat dari termohon dan beberapa bukti tambahan yang belum dilengkapi. Septiani mengungkapkan bahwa pihaknya siap untuk menyajikan semua bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim bahwa laporan tersebut tidak berdasar.
Sementara itu, kuasa hukum PT. Musi Perkasa belum memberikan komentar terkait perkembangan sidang ini. Namun, mereka diperkirakan akan menghadirkan bukti-bukti tambahan untuk memperkuat laporan mereka terhadap YR.
Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan isu-isu penting terkait kejelasan dokumen dan prosedur perizinan yang dilakukan secara sistematis. Banyak yang menunggu bagaimana hasil akhir dari persidangan ini akan mempengaruhi proses hukum terkait penggelapan dokumen di masa mendatang.
“Pada sidang kali ini, baik pihak YR maupun pihak PT. Musi Perkasa diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti dan argumen mereka. Kedua belah pihak berharap keadilan akan ditegakkan melalui proses yang transparan dan adil di pengadilan,” ungkapnya.
Pengadilan Negeri Palembang diharapkan akan memberikan keputusan yang adil dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Semua pihak yang terlibat diimbau untuk tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan menghormati proses peradilan yang sedang berjalan.
Lanjutnya, sidang pra-peradilan ini menjadi ujian bagi sistem peradilan di Indonesia dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan tuduhan penggelapan dokumen. Bagaimana hakim memutuskan kasus ini akan menjadi preseden penting bagi kasus serupa di masa depan.
“Dengan perhatian yang semakin meningkat dari publik, diharapkan bahwa persidangan ini akan berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat,” pungkasnya.
