Palembang – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 Februari 2025 akan menjadi momen krusial bagi Kabupaten Empat Lawang. Di saat delapan kepala daerah di Sumatera Selatan sudah ditetapkan dan siap dilantik pada 20 Februari, nasib kepemimpinan di Empat Lawang masih menggantung.
Sengketa yang berlanjut ke sidang pembuktian di MK membuat daerah ini harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan kepastian politik.
Sebanyak 18 kepala daerah di Sumatera Selatan telah ditetapkan, di mana 9 kepala daerah tidak mengalami sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), sementara 8 kepala daerah lainnya sempat bersengketa namun telah ditetapkan oleh KPU dan akan dilantik pada 20 Februari 2025.
Satu-satunya kepala daerah yang masih bersengketa adalah Kabupaten Empat Lawang. Sengketa ini berlanjut ke sidang tingkat pembuktian di MK, sehingga keputusan final baru akan diambil pada 24 Februari 2025.
Keputusan MK ini bukan sekadar menyelesaikan sengketa politik, tetapi juga menjadi penentu stabilitas politik dan sosial di Empat Lawang. Situasi yang tidak kondusif perlu diantisipasi, mengingat kedua kubu memiliki loyalitas pendukung yang cukup fanatik.
Jika nantinya Hakim MK memutuskan memenangkan gugatan pemohon, maka KPUD Empat Lawang akan bersiap untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sebaliknya, jika gugatan ditolak, maka KPUD akan menetapkan Dr. H. Joncik Muhammad, S.H., sebagai Bupati dan A. Rifai sebagai Wakil Bupati Empat Lawang. Hal ini sekaligus akan mengakhiri karir politik H. Budi Antoni Aljufri.
Menanggapi hal ini, Joncik Muhammad menyatakan kesiapannya menerima keputusan apa pun yang akan ditetapkan oleh MK.
“Kalau nanti mereka memenangkan gugatan, berarti ada Pemungutan Suara Ulang (PSU). Kita siap untuk PSU. Tapi, jika gugatan ditolak, artinya kita akan dilantik. Kami siap menghadapi kedua kemungkinan ini,” tegas Joncik yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPW PAN Sumsel.
