Buteng, Indo Merdeka – Dinas Pangan Buton Tengah Sulawesi Tenggera (Sultra) berencana meningkatkan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional guna memastikan stabilitas pasokan dan harga bahan pangan di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.
Hal itu guna meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan di daerah. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan bahwa kebijakan pangan di tingkat lokal selaras dengan strategi nasional, sehingga ketahanan pangan dapat terwujud secara optimal.
Kepala Dinas Pangan Buton Tengah,Malik Mengatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengatasi potensi gejolak harga dan memastikan distribusi yang merata.
“Kami akan bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan Kementerian terkait agar kebijakan pangan yang diterapkan dapat berjalan efektif, terutama dalam menghadapi periode rawan seperti menjelang Ramadan dan Idul Fitri,”ulasnya.
“Kami selalu berupaya agar setiap kebijakan yang diterapkan di Buton Tengah selaras dengan kebijakan nasional. Ini penting agar program yang kami jalankan mendapat dukungan penuh dan hasilnya bisa lebih maksimal,” ujarnya dalam wawancara.
Namun begitu, salah satu cara yang ditempuh oleh Dinas Pangan Buton Tengah dalam mensinkronkan kebijakan adalah dengan mengikuti program prioritas Kementerian Pertanian, seperti diversifikasi pangan dan peningkatan produksi komoditas strategis.
“Kami mengikuti program nasional seperti diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada satu jenis pangan, tetapi juga memanfaatkan potensi lokal seperti umbi-umbian dan sagu,” tambahnya.
Selain itu, dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, Dinas Pangan juga menerapkan kebijakan cadangan pangan pemerintah (CPP) sesuai arahan Badan Pangan Nasional.
“Kami berkoordinasi untuk memastikan bahwa cadangan pangan daerah selalu tersedia dan bisa didistribusikan secara tepat sasaran ketika terjadi lonjakan harga atau bencana alam,” jelasnya.
Dinas Pangan Buton Tengah juga mengadopsi sistem pemantauan stok dan distribusi pangan berbasis data yang terhubung dengan sistem nasional.
“Kami menggunakan data yang terintegrasi dengan sistem pusat agar distribusi pangan lebih terkontrol dan tidak terjadi kelangkaan di daerah,” katanya.
Meski upaya sinkronisasi telah berjalan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, salah satunya adalah kondisi geografis yang cukup beragam dan aksesibilitas yang masih terbatas di beberapa wilayah.
“Beberapa desa masih sulit dijangkau, sehingga distribusi pangan membutuhkan strategi khusus. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar infrastruktur penunjang ketahanan pangan bisa lebih diperhatikan,” ujarnya.
Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha pangan lokal agar kebijakan nasional bisa diterapkan dengan baik di tingkat daerah.
“Kami juga melakukan sosialisasi kepada petani dan pelaku usaha pangan terkait kebijakan nasional yang bisa mereka manfaatkan, seperti bantuan alat pertanian, subsidi benih, dan program pelatihan,” ungkapnya.
Dengan berbagai langkah ini, Dinas Pangan Buton Tengah berharap ketahanan pangan di wilayahnya dapat terus diperkuat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kami akan terus bersinergi dengan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional agar setiap kebijakan yang diterapkan bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
