Jakarta, Indo Merdeka – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan akhirnya klaim aspirasi masyarakat Jawa Barat terkait keadilan politik buat provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia ini.
“Penduduk Jabar tercatat mendekati 50 juta jiwa. Dengan jumlah daerah hanya 27 kabupaten/kota. Saya sangat berterima kasih, Pak Ketua DPD datang ke Jabar secara khusus untuk membicarakan soal otonomi daerah, terkait pemekaran daerah di Jabar. Karena memang, pemekaran di Jabar bukan sekadar euforia masyarakat, tetapi memang bedasarkan kajian dan pertimbangan yang rasional. Dan daerah yang kami ajukan untuk dimekarkan juga sudah sangat siap,” kata Ridwan Kamil ketika berdialog dengan Ketua DPD saat raker ke kantor Gubenur Jabar di Bandung rabu (13/1/2021).
Dalam paparannya Ridwan mengatakan, jumlah penduduk Jabar setara dengan 1/5 penduduk Indonesia. Setara dengan penduduk Korea Selatan, dengan jumlah penduduk muslim yang lebih banyak dari Arab Saudi.
“Bayangkan, Bupati Bogor harus mengurus 6 juta penduduk, setara dengan penduduk Sumatera Barat, yang diurus oleh seorang Gubernur dan belasan Bupati/Walikota,” ungkapnya.
Ia juga membandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, dengan penduduk hampir sekitar 38 juta jiwa, memiliki 38 kabupaten/kota. Begitu pula dengan jumlah desa. Jawa Tengah, dengan jumlah penduduk sekitar 34 juta jiwa, memiliki 8.000 desa, sementara Jabar hanya punya 5.000 desa.
“Dari situ saja, Jateng dapat dana desa Rp.8 trilyun, sementara Jabar Rp.5 trilyun. Begitu pula dana transfer pusat, karena alokasinya berdasarkan jumlah daerah, maka selisih Jatim dan Jabar dalam 5 tahun, mencapai Rp.50 trilyun. Satu anak di Jatim dapat pembiayaan Rp.1 juta, sementara di Jabar terpaksa hanya dapat Rp.600 ribu,” urainya.
“Sekali lagi ini soal keadilan politik bagi masyarakat Jabar. Dan saya sangat berharap kepada DPD sebagai wakil daerah dapat memperjuangkan keadilan politik tersebut. Kalau pemekaran daerah masih sulit, tolong ubah pola pendekatan fiskal, dengan tidak melihat jumlah daerah, tapi jumlah penduduk,” tambahnya.
Ia juga menitipkan aspirasi terkait banyaknya lahan-lahan kosong yang dimiliki PTPN dan sejumlah BUMN lain. Yang belum bisa dimanfaatkan oleh Provinsi untuk membuka lahan pertanian baru. Tidak kalah diplomatis, Lanyala menyatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang juga Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, pada Desember lalu.
“Insya Allah hal ini juga akan saya sampaikan langsung kepada Presiden Jokowi dalam forum konsultasi bulan ini ,” ujarnya.
Seperti diketahui, Provinsi Jabar telah menyiapkan secara matang pemekaran tiga daerah. Yaitu Sukabumi Utara, Bogor Barat dan Garut Selatan. Ketiga daerah baru tersebut dikatakan sudah siap dari sisi kemampuan fiskal sebagai daerah otonom baru.
Sementara itu, terkait isu pertanian, Ketua DPD RI mengungkapkan bahwa dirinya mendapat masukan dari senator asal Jawa Barat terkait kondisi pertanian di Jabar. Terutama dalam mendukung gerakan mencetak petani milenial dan desa digital.
“Pasca berkurangnya lahan pertanian seiring dengan makin banyaknya alih fungsi lahan. Terutama dengan hadirnya beberapa kawasan industri baru dan hunian masyarakat,” tuturnya.
Salah satu kebijakan pemerintah di tahun 2021, adalah menaikkan anggaran ketahanan pangan sebesar 30 persen dari tahun sebelumnya. Tahun 2020, anggaran ketahanan pangan Rp 80 triliun. Sedangkan tahun ini, anggaran menjadi Rp 104 triliun.(oce)
