Palembang, Indo Merdeka – Kepedulian Gubernur Sumsel H.Herman Deru SH.MM pada kalangan petani memang tak perlu dipertanyakan lagi. Saat ini misalnya, di kala petani masih kesulitan mendapatkan bantuan modal melalui kredit usaha rakyat (KUR) dari perbankan, HD lagi-lagi tak segan turun tangan langsung.
Di tengah jadwalnya yang sangat padat, Ia tetap memilih memimpin langsung Rapat Koordinasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk para Petani, di ruang rapat Gubernur, Selasa (14/7) pagi. Semua pihak yang terlibat seperti OJK, Perbankan, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Kadis Pertanian dan sejumlah pejabat pemprov terkait hingga petani ia kumpulkan untuk rapat dalam satu meja.
” Plafon KUR untuk Sumsel ini ada Rp4,4 triliun dan baru tersalur Rp1,3 triliun. Baru berapa persen saja itu. Mimpi Saya, penyaluran imbisa 80-90%. Makanya hari ini Saya kumpulkan semua kita carikan formula yang tepat bagaimana memudahkan penyaluran kredit ini untuk petani,” ujar HD membuka rapat.
Dari hasil pengamatannya di lapangan, Herman Deru mengakui bahwa petani cenderung sulit menyerap bantuan permodalan lantaran mereka belum bankable. Padahal Ia paham betul bahwa sebenarnya tak sedikit petani yang memiliki kemampuan dan disiplin dalam membayar pinjaman di bank.
” Banyak petani kesulitan beli saprodi, padahal harganya Rp8-9 juta saja. Problemnya karena sasaran tidak bankkable. Mereka susah mau utang ke bank Rp50 juta tanpa agunan. Padahal kalau lihat hasil panen, mereka ini mampu bayar,” tambah HD.
Karena itu agar kedepan petani di Sumsel mudah mendapatkan pinjaman bank tanpa ribet dengan administrasi dan agunan, Ia bakal membuat tim khusus. Tim inilah yang akan menjembatani kesulitan petani.
“Saya sebagai Gubernur ingin menjamin tapi tentu dengan SOP yang benar demi untuk petani. Tim inilah nanti yang akan bekerja keras,” jelasnya.
Tim ini kata HD akan menentukan zonasi atau kabupaten mana saja yang menjadi sasaran. Termasuk juga mendata Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK). Untuk kemudian melakukan kerjasama dengan pihak perbankan diantaranya dalam hal ini BRI, BNI, Bank Mandiri dan BSB Sumsel.
Bukan hanya membentuk tim. Dalam rapat tersebut HD bahkan mengundang langsung sejumlah petani dari Kabupaten yang berhasil mendapatkan pinjaman tanpa menggunakan agunan ke bank. Ia berharap inovasi yang berhasil dilakukan petani di Desa Talang Rejo Banyuasin bisa menginspirasi petani di daerah lain.
Jika dalam kondisi seperti ini saja Sumsel bisa masuk peringkat 5 besar sebagai daerah tertinggi penghasil pangan, dengan penyaluran KUR yang maksimal Ia optimis Sumsel bisa merangsek ke peringkat tiga besar.
” Dibandingkan Pulau Jawa, kita masih sangat punya potensi. Karena lahan kita sangat luas. Sementara mereka kan terbatas. Jadi Saya masih yakin sekali, ” tambahnya.
Inovasi kepala desa yang terkoordinir itu menurutnya harus dibreakdown ke seluruh kepala desa lain agar menjadi percontohan. Dengan demikian ditargetkan Sumsel dapat menjadi Provinsi penyangga pangan di Indonesia.
Sementara itu Kepala Desa Talang Rejo, Kabupaten Banyuasin Hendri Kuswoyo, dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa kredit ratusan juta hingga miliaran rupiah yang berhasil mereka pinjam dari bank saat ini tak lepas dari bimbingan salah seorang staf bank BNI pada 2016 silam.
” Waktu itu belum banyak program seperti sekarang. Ini murni keinginan Saya karena prihatin melihat banyak “ijon” yang luar biasa. Kenal pak Suprayitno dan dia yang mengajari Saya masuk ke KUR,” katanya.
Saat itu lanjut Hendri, petani sulit mendapat bantuan pinjaman karena mereka susah mengurus adminstrasi, seperti KK, KTP dan surat keterngan usaha serta surat bahwa petani tersebut benar punya lahan.
Waktu itu cerita Hendri mulanya ada sekitar 20-25 petani yang mau meminjam. Agar tidak bermasalah pada saat pembayaran, Hendri berinisiatif meminta agar petani mengumpulkan agunan sebatas kepada kepala desa.
” Ini tidak Saya agunkan tapi simpan saja di deposit box. Kalau panen baru bayar. Kalau mereka tidak mau bayar artinya Saya yang tanggung ke BNI waktu itu. Dan Alhamdulillah selama ini mereka lancar bayar. Clear,” jelasnya.
Agar pola ini berjalan lancar tanpa kredit macet, Hendri mengaku memang harus selektif memilih petani yang bisa mendapatkan bantuan pinjaman.
“Saya yang pilih, kalau ada yang sulit bayar saya coret. Semua clear dan Alhamdulillah cair. Sebagian besar mendapat pinjaman Rp20 juta” jelasnya.
Biasanya lanjut Hendri pinjaman senilai Rp20 juta untuk saprodi itu cair Agustus dan dibayar pada bulan Februari tahun berikutnya.
” Sekarang kami sedang berupaya kredit Alsintan dan untuk administrasinya BUMdes yang mengurus. Alhamdulillah sejak 3 tahun terakhir sudah miliaran KUR yang masuk ke Desa Talang Rejo,” jelasnya.
Sementara itu Kepala OJK Regional 7 Sumbagsel, Untung Nugroho mengatakan sangat mengapresiasi inisiatif Gubernur HD mengadakan rakor dengan lengkap seperti ini. Dimana semua pihak yang berkepentingan termasuk petani diajak duduk bersama untuk mencari solusi. Bahkan apa yang dilakukan Gubernur HD ini menurutnya juga merupakan bentuk kepeduliannya sebagai kepala daerah pada perbankan.
” Ini sangat bagus sekali sehingga permasalahan petani di lapangan bisa langaung terserap. Sebenarnya untuk KUR ini ada 11 bank penyalur, dan sudah tepat sekali Pak Gubernur mengundang 4 bank ini,” ucap untung.
Dalam kesempatan itu Gubernur HD juga memberikan kesempatan pada bank penyalur untuk mengungkapkan tantangan mereka memaksimalkan penyaluran KUR. Begitu juga para petani. Dengan terbuka HD meminta mereka mengungkapkan kesulitan mereka untuk dicarikan solusi agar Pemda bisa lebih bisa mengambil peran untuk memaksimalkan penyerapan KUR oleh petani Sumsel.(Roll/RN)
