Jakarta, Indo Merdeka – Pidato Presiden pada bulan Agustus setiap tahunnya tak dikenal dalam konstitusi namun dalam perjalanan bertata negara telah menjadi konvensi tradisi yang baik didalam memperkuat konstitusi.
Konvensi pertama kali dan diadopsi dari pidato Presiden Amerika Serikat George Washington pada tahun 1789 untuk membangunkan semangat kebangsaan warga Amerika Serikat yang baru merrdeka dengan cara revolusi dari Inggris.
“Di Indonesia Presiden Soekarno berpidato di bulan Agustus di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Suharto pidato Agustus di Sidang Paripurna terbuka di didepan DPR. Sidang Tahunan MPR pidato di depan anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD”, kata Margarito Khamis ilmuwan tatanegara di Jakarta (20/7/2020) saat menjadi permbicara dalam diskusi yang digelar oleh MPR RI.
Konvensi yang baik, jelasnya lagi, seharusnya juga harus diketahui oleh warga negara. Konvensi pidato Agustus kita bedanya didasari pada nilai nilai sila ke 4 dari Pancasila yang menekankan pada hikmah kebijaksanaan bukan pada liberalisme.
Akan tapi dikarenakan pidato Agustus adalah merupakan momen kemerdekaan, pidato Presiden juga harus dapat bisa menggugah kita sebagai bangsa dan kebangsaan, jelasnya
Sejak mulai dari orasi perjalanan, kemajuan dan mau dibawa kemana bangsa ini kedepannya, tambahnya.
“Mozaik ini harus dijaga untuk memperkaya perjalanan konstitusi yang kita miliki didalam bernegara”, harapnya.
Antara lain dalam mencari konsolidasi pemikiran tata negara pada masa mendatang, cukup satu sidang saja yang digelar yakni oleh MPR yang beranggotakan anggota DPR dan DPD.
Adapun salah satu tema yang akan jadi fokus adalah amandemen tentang GBHN dalam konstitusi, yang sejak dihapus telah menimbulkan oligarkhi politik serta kekayaan alam yang di kuasai oleh segelintir orang yang didasarkan visi misi Presiden dan kebijakan Presiden.
Agenda lainnya adalah pemilhan presiden oleh MPR untuk menekan pemodal besar agar tidak membiayai calon presiden yang berbiaya mahal disisi lain pemilih terpaksa harus memilih capres yang tidak dikenalinya, akan tetapi mau juga menggunakan hak pilihnya setelah dengan alasan pragmatis oleh uang dari tuannya, kata Margarito dari aktivis Islam modern ini,
Bahwa saya mau bilang sidang tahunan MPR adalah satu kreasi yang pantas saja sebagai kita berhikmah pada Pancasila. Saya berharap panggung sidang tahunan ini menjadi panggung kebangsaan untuk Presiden dalam mengagungkan pikiran-pikiran tentang hal-hal hebat yang akan dicapai di tahun depan, pungkasnya. oce
[13:21, 7/21/2020] Erwin Kurai: Margarito Khamis Ilmuwan Tatanegara
[16:50, 7/21/2020] Erwin Kurai: Sesumbar Gerindra Usulkan OPM Beny Wenda Dapat Jabatan Anggota DPRD Papua
Jakarta, Indo Merdeka, DPRD Papua dimasa yang akan datang harus diisi oleh Organisasi Papua Merdeka, OPM, seperti GAM yang duduk di DPR Aceh lewat partai lokal saat pemilu,
“Contohnya telah ada diatur didalam Undang Undang Otsus Aceh. Adapun UU Otsus Papua sudah memberikan quota 14 kursi untuk non parpol tapi sekarang diisi oleh yang dekat dengan pejabat Papua. Usul saya kedepannya agar sebaiknya diisi oleh OPM”.
Ini dikatakan Yan Mendenas anggota DPR dari Fraksi Gerindra di Gedung DPR Jakarta selasa (21/7/2020).
Alasannya seperti Beny Wenda yang bergerak bersama pengikutnya di luar negeri. Untuk menyakinkan mereka diperlukan waktu untuk berdialog, ujarnya.
“Saya di Komisi I yang membidangi militer dan pertahahan di DPR akan mengutamakan pendekatan kemanusian dari pada konflik bersenjata. Saya di Komisi I siap menjembatani OPM dengan pemerintah”, katanya.
Ia mengungkapkan bahwa faksi yang menentang pemerintah selama ini terpecah juga, orientasinya juga berbeda beda. Memang yang kita kenal Beny Wenda cs karena manuvernya yang kencang di Inggris, Eropa, Afrika, dan Pasifik.
“Padahal gerakan OPM bersenjata di Papua tidak terlalu banyak, Kalau berniat mau menyelesaikannya bisa dirangkul semua yang ada di Papua. Dan Papua juga tidak ingin ada kekerasan mereka semua sebenarnya ingin bantu pemerintah. Yang tidak banyak tau bahwa OPM yang bergerak bersenjata semua masih ber KTP Papua atau Indonesia”, tegasnya.
Apabila OPM duduk di DPRD Propinsi Papua maka akan lebih mudah mereka untuk sampaikan aspirasi Papua. Kami yang dari parpol kan harus ikut perintah partai, tambahnya.
Yan minta agar pemerintah tidak diam lagi sebab kalau kita diam OPM makin leluasa bergerak. Dan kita akan jadi sulit membendungnya akibat dari tiadanya ruang komunikasi sehingga masalah mereka tidak tersalurkan antar pemerintah pusat, daerah dengan OPM, tukasnya.
Sebelumnya ia sudah bertemu dengan OPM di Puncak Jaya.
“Saya sudah suarakan agar quota 14 kursi diprioritaskan untuk tokoh OPM agar biar bisa berteriak lantang ditempat yang resmi di DPRD Papua. Ini kesempatan ruang spesial untuk aktifis OPM sebagai justifikasi untuk kelompok tertentu agar suaranya disampaikan secera legal. Apalagi faksinya tidak terlalu banyak, lantas apa yang kita takutkan”,katanya. (oce)
