Jakarta, Indo Merdeka – Direksi Waskita Karya Destiawan Soewardjono, meminta dukungan pada DPD RI agar mendorong perbankan memberi kelonggaran di masa pandemi ini. Mengingat beban cash flow Waskita Karya yang cukup berat.
Menurut Direksi Waskita, sejak Oktober sejumlah bank menahan fasilitas modal kerja dan SCF, sehingga pihaknya kesulitan di lapangan dan terpaksa
akan merevisi sejumlah terget kinerja perusahaan. Termasuk target, pendapatan usaha dan arus kas dari aktivitas operasional, termasuk target pendapatan usaha ia revisi hingga turun 48 persen.
“Permasalahan lain yang dihadapi Waskita Karya adalah kasus pembebasan lahan, terutama untuk proyek jalan tol. Termasuk hambatan dari sejumlah pemerintah daerah terkait arus suplai material. Serta ijin, penggunaan tanah kawasan hutan dari kementerian LH,” katanya
Sementara itu Ketua DPD Lanyala meminta semua pihak termasuk Pemda dan Kementerian/Lembaga untuk bersinergi dalam medukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
“Bagi DPD percepatan Proyek Strategis Nasional penting. Karena selain, menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di daerah, proyek tersebut juga akan menyerap tenaga kerja. Seperti yang sudah disampaikan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP,” tuturnya
Oleh karena itu, DPD memberikan dukungan penuh kepada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang mencakup 201 proyek dan 10 program di 22 sektor, dengan total nilai investasi sebesar Rp 4.817,7 Triliun.
“Dan khusus di tahun 2021 nanti, pemerintah melalui KPPIP telah menargetkan penyelesaian 38 proyek dengan nilai investasi 464,6 Triliun Rupiah. Dengan asumsi akan menyerap tenaga kerja sebanyak 878 ribu orang,” jelasnya.
Untuk itu, lanjut Lanyala, DPD RI ingin memastikan, BUMN Karya, yang mendapat penugasan maupun mengikuti tender Proyek Strategis Nasional, mampu berjalan on the track. Sehingga target jumlah proyek dan waktu yang dipatok pemerintah melalui KPPIP dapat terlaksana tahun depan. (oce)
