Palembang, Indo Merdeka – Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Herman Deru bertekad untuk mengerahkan berbagai cara untuk mewujudkan vis Sumsel Maju Untuk Semua termasuk pada sektor pelayanan publik.
Tak tanggung-tanggung, orang nomor satu di Bumi Sriwijaya ini pun menjalin berbagai kerjasama dengan sejumlah instansi guna mencapai tujuan tersebut, pelayanan publik yang efektif dan efisien serta bersih dari korupsi.
HD, biasanya dirinya disapa, mengajak seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sumsel untuk menunjukan komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik yang baik serta pemberantasan praktik korupsi secara terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dirinya menjalin kerjasama dengan Ombudsman RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, BPK RI, Kejaksaan, Kementerian ATR/BPN dan sejumlah lembaga terkait.
Pada sektor pelayanan publik, HD bekerja sama dengan Ombudsman. Kerja sama ini meliputi bidang pelayanan kesehatan, pendidikan serta pelayanan publik secara umum. Hasil temuan Ombusdman tersebut dijadkan rujukan untuk mengevaluasi pelayanan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya kerjasama dengan KPK. Dengan lembaga anti rasuah juga dilakukan dan menjadi bukti nyata keberpihakan Gubernur HD dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, terbuka dan bebas dari praktik tindak pidana korupsi.
Pada sisi penindakan, HD beberapa kali membentuk tim satuan tugas khusus bersama KPK untuk mengungkap dan memburu praktik korupsi di Sumsel. Salah satunya saat memburu aset daerah berupa ribuan unit kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Sumsel yang hilang.
Tidak hanya dengan KPK, sebelumnya, tepatnya tahun 2019, HD juga menggandeng kejaksaan dalam menyelamatkan aset milik negara. Salah satunya pengelolaan kepemilikan aset yang jumlahnya sangat banyak, misalnya permasalahan tapal batas, hingga perjanjian kerja. Lalu permasalahan aset, guna menata dan memperbaiki tata kelolannya.
Kemudian, kerjasama juga dirajut HD dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mempercepat pengamanan aset tanah. Kerja sama ini juga melibatkan pihak PLN dan KPK.
Hasilnya, sebanyak 3.011 sertifikat tanah atau senilai Rp1,2 triliun berhasil diamankan demi menjaga keandalan infrastruktur ketenagalistrikan. Secara akumulatif hingga tahun 2020, total penyelamatan aset milik negara dari sinergitas ini mencapai 1.101 sertifikat dari 3.908 bidang tanah yang sudah melalui tahap pengukuran oleh BPN.
Berkat kerja keras tersebut, tahun 2020, KPK menunjuk Sumsel, menjadi provinsi pertama kali di Indonesia yang menerapkan Whistleblower System (WBS), salah satu sistem pengungkap fakta dalam upaya pengungkapan korupsi. Sistem ini juga merupakan mekanisme penyampaian dugaan tindak pindana korupsi, yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain.
Kerja keras HD juga diganjar apresiasi oleh kalangan masyarakat. Hadirnya pelayanan publik yang baik ini sejalan dengan visi HD-MY saat kampanye yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang harmonis, transparan dan akuntabel. Ahmad Ilyas, salah satu warga Kota Palembang mengatakan dengan hadirnya tata kelola yang baik dan pelayanan publik yang baik dari Pemprov, memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam mengurusi hajat hidup terutama pada sektor pelayan dasar.
“Sederet janji kampanye bang HD perlahan sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya ngurus dokumen semakin mudah, pajak kendaraan juga sekarang tidak dikenai denda. Kita percaya dibawah kepemimpinan Bang HD, pelayanan publik akn semakin baik dan yang terpenting harus bebas dari korupsi. Kita malu sama orang luar, beberapa mantan pejabat Sumsel ditangkap dan dipenjara, bahkan pembangunan masjid saja dikorupsi, ini jangan sampai terjadi di era HDMY,” pungkasnya.(Rill/RN)
