Palembang, Indo Merdeka – Community Political Consultant menggelar diskusi publik “Pemimpin Ideal Palembang, Siapo”, Sabtu (3/7) siang di The Zuri Hotel Palembang, Jalan Radial Palembang.
Diskusi yang dimoderasi oleh Novembriono SE itu mengahdirkan beberapa narasumber, diantaranya Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Giri Ramandha Kiemas, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumsel Herpanto, Sekretaris DPW PAN Sumsel H Joncik Muhammad, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Hanura Sumsel Qodri Usman, Anggota DPRD Sumsel Fraksi PKS Syaiful Padli ST MM, dan pengamat politik Bagindo Togar Butar Butar.
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), HM Giri Ramanda N Kiemas mengungkapkan, calon pemimpin Palembang ke depan adalah seseorang yang tidak bertentangan dengan apa yang diamanatkan partai atau penggerak politiknya.
“Kalo berbeda keyakinan politiknya agak susah. Ini syarat utama. Tidak mungkin sebuah parpol yang mencalonkan tokoh belum ada elektabilitasnya. Memang ada case tersendiri seperti di Jawa Tengah, tapi tidak semua case seperti itu,” kata dia.
Giri menambahkan, kalau di Sumsel khususnya di Palembang. “Ini hal-hal konfigurasi politik yang berbeda-beda, perlu ada pembiayaan ini jadi bagian yang akan dikalkulasikan dengan tepat. dan satu lagi harus mempunyai sense of crisis yang tinggi. Terlebih seperti menghadapi masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, terutama Kota Palembang yang mengandalkan pendapatan dari sektor perdagangan dan jasa. Saya bisa memaklumi jika jadi pemimpin Palembang saat ini dilematis. Satu sisi ingin meningkatkan pendapatan daerah tapi disisi lain ingin warganya sehat dan terhindar dari penularan pandemi Covid-19,” ujar dia.
Ia juga mengatakan selain elektabiltas, seorang pemimpin ideal juga mempunyai modal operasional. “Bangun dulu ketokohannya, biasanya kalau sudah punya ketokohan, secara elektabilitas ada tokenya datang,” tambah Giri.
Sementara itu Sekretaris DPW Partai Amanat Nasinal (PAN) Sumsel, H Joncik Muhammad mengatakan bahwa pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang mempunyai konsep yang jelas.
“Melihat pemimpin itu, bukan dari modal yang banyak atau pandai bersosmed, tapi harus mempunyai konsep yang jelas dan memahami masalah yang terjadi. Tak hanya punya konsep, tapi berani mengambil keputusan,” ujar Joncik yang saat ini menjabat sebagai Bupati Empat Lawang.
Joncik mengatakan, bagi PAN ketika seseorang itu siap diusung PAN, dia harus menjalankan
sesuai dengan misi Partai Amanat Nasional.
“Itu penting, Sekarang 2024 tiga tahun lagi. Perlu dicatat bahwa syarat untuk menjadi pemimpin Kota Palembang dari partai atau jalur independen,” ujar Joncik.
Sedangkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumsel Mgs Syaiful Padli menilai meski pemilihan kepala derah kota Palembang masih 3 tahun lagi (2024), sosok calon Walikota penerus Harnojoyo sendiri sudah ramai tersiat dan menjadi topik hangat untuk terus dibicarakan.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumsel ini melihat, tantangan pemimpin ke depan lebih kompleks. Salah satunya upaya pengentasan angka kemiskinan yang menyumbang tingkat kemiskinan terbesar bagi provinsi Sumsel.
“Kalau mau berbicara secara jujur, sampai saat ini untuk urusan program dalam membangun Palembang, belum ada yang bisa menggantikan sosok dari seorang Eddy Santana Putra (mantan Walikota Palembang),” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel ini.
Maka dari itu, kedepan pemimpin Palembang harus bisa membawa Palembang dengan gagasan dan ide, agar Palembang menjadi kota lebih maju.
Pengamat politik Sumsel, Bagindo Togar menyebut calon pemimpin, haruslah tahu apa persoalan inti Kota Palembang yang urgen.
“Ini yang menyedihkan ada calon pemimpin yang hendak mencalonkan diri menjadi calon Walikota Palembang justru tidak mengetahui jumlah penduduk dan jumlah kelurahan yang ada di Palembang,” sebut Bagindo.
Di kesempatan itu, Bagindo berharap agar meniru sistem demokrasi di Negara Swiss yang membangun sisten dengan pemikiran yang realistis
Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumsel Herpanto menilai calon pemimpin yang ideal kota Palembang, sebenarnya sederhana dia tahu apa potensi yang terkandung di kota Palembang dan dampak akibat pembangunan kota Palembang. Masalah ekonomi politik sosial budaya ini adalah potensi yang terjadi perubahan termasuk perubahan-perubahan yang yang berdampak seperti biasanya hilangnya usaha di bidang pertanian.
“Tak hanya partai yang berperan untuk jadi walikota, tapi juga peran mahasiswa dan masyarakat dan pers untuk melakukan penilaian terjadap calon yang punya peluang besar, salah satunya melalui arena ini. Pemimpin Ideal Palembang ke depan harus tahu dampak dan poltensi Palembang di masa mendatang,” kata Herpanto
Menurutnya penambahan jumlah penduduk, kemungkinan akan berdampak kepada persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari ada banjir, ada saluran yang mampet dan lain sebagainya. Tapi bagi Walikota yang kreatif ini suatu potensi untuk dikembangkan.
“Kemudian terjadinya urbanisasi penduduk, itu masalah tapi dari masalah ini akan menimbulkan potensi potensi ekonomi dan lapangan pekerjaan,” katanya.
Sedangkan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Hanura Sumsel, Qodri Usman mengatakan bahwa dari kacamatan politik, masing-masing parpol mempunyai kriteria masing-masing.
“Pemimpin itu bukan hanya bicara soal religi, tapi juga administrasi,” ujar Qodri.
Diskusi Publik yang digelar Community Political Consultant ini tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. setiap peserta menggunakan masker dan menjaga jarak. (ril)
