Palembang, Indo Merdeka – Sebanyak 19 pejabat eselon 2 beserta 90 pejabat eselon 3 di lingkup Pemerintah Provinsi Sumsel terancam hilang jabatan, Pasalnya santer terdengar kabar, menjelang Pilkada Sumsel 2024, Pj Gubernur akan melakukan rotasi jabatan secara besar-besaran.
Akibat hal tersebut membuat kalangan pejabat serta staf yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumsel merasa terganggu dan tidak nyaman.
“Informasinya Pj Gubernur akan melakukan rotasi jabatan eselon 2 dan 3. Hal ini sebaiknya jangan dilakukan karena akan membuat suasana kerja kami tidak nyaman. Terlebih rotasi jabatan itu sudah dapat dipastikan ada muatan nuansa politisnya, sebab dilakukan justru mendekati hari H pencoblosan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 27 November 2024,” ucap salah satu pejabat ASN dilingkungan Pemprov Sumsel yang tak ingin ditulis namanya, Senin (30/9/2024).
Menanggapi adanya isu Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi akan merotasi jabatan eselon 2 dan eselon 3 di lingkungan Pemprov Sumsel menjelang Pilkada Serentak 2024 tersebut, membuat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Chairul S Matdiah, SH., MH buka suara.
Menurut politisi dari Partai Demokrat Sumsel ini, seharusnya Pj Gubernur Elen Setiadi fokus saja menjalankan salah satu tugas yang diembankan kepada dirinya yaitu memastikan suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak, baik itu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Kepala Daerah di 17 Kabupaten/Kota Se-Sumsel.
“Sangat tidak etis jika Pj Gubernur melakukan rotasi jabatan disaat mendekati pelaksanaan Pilkada. Justru isu seperti ini akan membuat gaduh dan ketidaknyamanan bagi para pejabat dan staf ASN dalam bekerja melayani masyarakat. Terlebih rotasi menjelang Pilkada dapat dipastikan ada muatan politis yang tidak elok jika dilakukan oleh seorang Pj Gubernur,” ucapnya.
Chairul S Matdiah juga mengharapkan pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk tidak ikut terbawa arus Manuver Politik Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi yang dinilai justru akan membahayakan jalannya demokrasi di Sumsel.
“BKN dan Mendagri juga kita harapkan tidak ikut arus manuver politik Pj Gubernur Sumatera Selatan. Sehingga kondusifitas daerah Sumatera Selatan tetap terpelihara dengan suasana damai dan aman,” tandasnya.
Dilain pihak Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Pusat, Drs. Haryomo Dwi Putranto M. Hum. ketika dikonfirmasi via WhatsApp terkait dengan adanya isu manuver Politik Pj Gubernur Sumsel tersebut, Haryomo menyarankan agar melapor ke Bawaslu pusat dan daerah dan setelah itu akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan BKN.
“Nanti akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing – masing, ” tulisnya singkat (Rill)
