Palembang – Pertemuan tim Komisi XII DPR RI agenda keamanan pasokan dan distribusi BBM serta LPG di Sumbagsel dilaksanakan di ruang Mediteran PT Pertamina (Persero) MOR II Jalan Jenderal A.Yani Palembang ,Jumat (8/11/2024).
Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar mengatakan, hari ini Komisi XII melaksanakan kunjungan kerja spesifik dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan dari DPR RI.
“Khususnya hari ini kita terkait dengan akan melihat sejauh mana persiapan atau distribusi daripada BBM. Secara umum aman dan stok cukup. Kemudian distribusi juga berjalan lancar,” ujarnya.
Lebih lanjut Yulian Gunhar menuturkan, diharapkan menjelang akhir tahun hingga liburan tahun baru dan kesiapan Pertamina menjadi penting, menjaga stok dan distribusi.
“Jadi harus diperhatikan oleh Pertamina khususnya petani agar dalam rangka menjaga ketahanan daripada energi khususnya di daerah sebesar ini, beberapa provinsi. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dan distribusi bisa dengan baik,” bebernya
Yulian Gunhar mengungkapkan, pemerintah bersama DPR menginginkan agar penyaluran BBM bersubsidi termasuk LPG itu berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
“Dari dulu semangat kita sama, dan pada prinsipnya kami DPR menginginkan agar ini tepat sasaran. Bagi yang mendapat subsidi itu yang tepat sasaran. Karena masih banyak subsidi yang belum tepat sasaran. Disamping sistem juga adalah akurasi data daftar penerima subsidi, sumber datanya juga tidak begitu baik tidak ada tidak update, tidak real time sehingga banyak data yang tidak akurat. Kunci utamanya adalah data. Disamping data adalah pengawasan sebaik apapun sistem yang dibikin kalau pengawasan lemah, ya namanya orang nakal juga pasti ada ada caranya mencari jalan Oleh karena itu pengawasan juga menjadi penting. Sistemnya bagus, datanya akurat pengawasan bagus baik, kita meminimalkan kebocoran,” tuturnya.
Dia menjelaskan, penyaluran BBM harus diperbaiki ke depan.
“Tentu kita dukung, dan mendorong mewujudkan penyaluran BBM tempat sasaran. Kita tunggu apa mekanismenya, seperti apa? Bagaimanakah untuk memberikan solusi atau jalan keluar untuk agar tidak ada lagi orang-orang yang nakal di luar sana. Aturannya sudah ada MoU-nya sudah ada, pengawasannya ada BPH Migas, melibatkan juga hukum seperti polisi maupun Kejaksaan. Siapa yang bertanggung jawab untuk apa sudah jelas, penerapannya pelaksanaannya itu laksana itu yang belum belum maksimal. Masih ada oknum-oknum yang bermain yang ilegal illegal ini. Apapun namanya illegal mau judi online, tambang ilegal, BBM ilegal itu enggak mungkin berdiri sendiri, pasti ada yang lebih tinggi penindakan secara hukum. Siapapun yang terindikasi terlibat ya jangan malah ikut bermain di situ. Selama ini kan ada yang ikut main, ada oknum yang ikut bermain. Sehingga ini jalan, tapi kalau oknum yang tidak ikut bermain. Saya kira tidak akan terjadi penyalahgunaan BBM subsidi. Kita mendukung sistem penyaluran BBM subsidi dan LPG agar tepat sasaran,” pungkasnya.
