Palembang – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik(BPS) Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) untukpersiapan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025.
Kegiatan Ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi pelaksanaan survei di Sumatera Selatan, yang akan menjadi bagian penting dalam upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuanganmasyarakat Indonesia.
SNLIK tahun ini diharapkan mampu mendukung target inklusikeuangan nasional sebesar 98% sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
SNLIK 2025 merupakan survei tahunan yang diinisiasi untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan. Survei inibertujuan mengevaluasi efektivitas program edukasi keuangan yang telah berjalan sertamenjadi acuan dalam merancang strategi literasi keuangan di masa mendatang. Di Sumatera Selatan, survei akan dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota denganmelibatkan responden berusia 15-79 tahun, mencerminkan komitmen untuk menyajikandata yang representatif.
Pelaksanaan survei di Sumatera Selatan akan mencakup beberapa kabupaten/ kota strategisyang dipilih untuk mencerminkan keberagaman kondisi masyarakat di wilayah ini. Pendataan akan dilakukan oleh petugas terlatih yang menggunakan teknologi Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) untuk memastikan keakuratan data. Proses inidiharapkan dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif tentang tingkat literasi dan inklusi keuangan di Sumatera Selatan, sekaligus memberikan rekomendasi untukpeningkatan akses keuangan bagi masyarakat.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, menyampaikan bahwa SNLIK 2025 merupakan momen penting untuk mengetahui sejauh mana literasi dan inklusikeuangan masyarakat telah berkembang.
“Kami berharap survei ini dapat memberikangambaran yang akurat untuk perencanaan program literasi dan inklusi keuangan yang lebihbaik di Sumatera Selatan, sehingga masyarakat semakin mudah mengakses layanankeuangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Moh. Wahyu Yulianto, menyatakanbahwa sinergi antara OJK dan BPS menjadi kunci keberhasilan survei ini.
“Kami berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan SNLIK 2025 dengan data yang akurat dan berkualitas. Hasil survei ini akan menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” tegasnya.
Dengan sinergi yang terjalin di Rakorda ini, serta dukungan penuh dari seluruh pemangkukepentingan, SNLIK 2025 diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentangtingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Hasil survei ini akan menjadi landasankebijakan strategis guna mendorong akses keuangan yang lebih luas dan mendukungpembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
