Buteng.Indo Merdeka-Dalam upaya meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan, Kepala Dinas Pangan Buton Tengah Malik menegaskan pentingnya keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan.
Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh kebijakan yang dijalankan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat dan sesuai dengan visi pembangunan daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik, mulai dari tahap perencanaan, alokasi anggaran, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan. Ini sangat penting agar semua kebijakan yang kami buat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Malik saat wawancara di kantornya Jumat (25/01/2025).
Dalam hal perencanaan, Dinas Pangan akan menerapkan pendekatan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Menurut Malik, setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan analisis mendalam mengenai kondisi ketahanan pangan di Buton Tengah.
“Kami terus melakukan pemetaan dan pendataan mengenai produksi, konsumsi, serta potensi pangan di setiap kecamatan. Dengan data yang akurat, kami dapat menyusun perencanaan program yang tepat sasaran dan efektif,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga menggandeng akademisi dan pihak terkait dalam menyusun kebijakan pangan agar lebih komprehensif.
“Kami tidak ingin membuat program hanya berdasarkan asumsi. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi di lapangan,” tambahnya.
Terkait penganggaran, Malik menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam alokasi dana. Ia memastikan bahwa setiap anggaran yang diajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami berkomitmen untuk menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Prioritas utama kami adalah program yang langsung berdampak pada ketahanan pangan, seperti penyediaan bantuan benih, pupuk, pelatihan petani, serta penguatan infrastruktur pangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa proses penganggaran dilakukan secara terbuka agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat ikut mengawasi.
“Kami ingin membangun sistem yang transparan, di mana semua pihak dapat mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan untuk apa saja. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap Dinas Pangan akan semakin meningkat,” katanya.
Agar program berjalan sesuai rencana, Dinas Pangan juga memperkuat sistem pengawasan. Malik mengungkapkan bahwa pihaknya menerapkan mekanisme pengawasan berlapis untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program.
“Kami menerapkan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua program berjalan sesuai target. Tim kami akan turun langsung ke lapangan untuk melihat progres dan kendala yang dihadapi,” jelasnya.
Selain pengawasan internal, ia juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi pelaksanaan program.
“Kami membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melaporkan jika ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai. Partisipasi masyarakat sangat penting agar program ini benar-benar berjalan dengan baik,” tambahnya.
Namun, salah satu langkah inovatif yang akan diterapkan Dinas Pangan adalah penggunaan teknologi dalam pengelolaan perencanaan, penganggaran, dan pengawasan.
“Kami tengah mengembangkan sistem berbasis digital untuk mendukung manajemen program. Dengan sistem ini, data pangan akan lebih mudah diakses, penganggaran lebih transparan, dan pengawasan bisa dilakukan secara lebih efektif,” ungkapnya.
Teknologi ini akan memungkinkan pemantauan stok pangan, distribusi bantuan, serta efektivitas program dalam waktu nyata, sehingga dapat meningkatkan respons terhadap berbagai tantangan di sektor pangan.
Dinas Pangan juga akan memperkuat sinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta untuk memastikan efektivitas program yang dijalankan.
“Ketahanan pangan bukan hanya tugas Dinas Pangan, tetapi melibatkan berbagai pihak. Kami terus membangun kerja sama dengan OPD terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan Dinas Koperasi untuk menciptakan ekosistem pangan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta juga diperlukan, terutama dalam distribusi pangan dan pemberdayaan petani lokal.
“Kami ingin agar petani dan nelayan tidak hanya sekadar menghasilkan produk, tetapi juga memiliki akses pasar yang luas dan harga yang stabil,” katanya.
Selain memastikan program berjalan dengan baik, Dinas Pangan juga berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di internal dinas agar lebih profesional dan responsif terhadap perubahan.
“Kami secara rutin mengadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai Dinas Pangan agar mereka memiliki wawasan yang luas dan mampu beradaptasi dengan perkembangan di sektor pangan,” tutur Malik.
Menurutnya, penguatan SDM menjadi kunci agar program yang dirancang dapat dijalankan dengan optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Meski dengan berbagai langkah strategis yang telah disiapkan, Dinas Pangan Buton Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan, penganggaran, dan pengawasan di sektor pangan.
“Kami ingin menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan efektif dalam mengelola ketahanan pangan di Buton Tengah. Dengan perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat sasaran, serta pengawasan yang ketat, kami optimis program-program ketahanan pangan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkas Malik.
Upaya ini diharapkan dapat menciptakan ketahanan pangan yang lebih kuat, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan merata di seluruh wilayah Buton Tengah.(adv)
