OKU Timur.IndoMerdeka.Com – Polres OKU Timur resmi memperketat pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di seluruh SPBU di wilayah hukumnya.
Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap situasi geopolitik global yang dikhawatirkan berdampak pada stabilitas pasokan energi nasional.
Kapolres OKU Timur, AKBP Dwi Agung Setyono menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran Polsek untuk memantau langsung aktivitas distribusi di lapangan.
Hal ini bertujuan memastikan BBM subsidi jatuh ke tangan masyarakat yang benar-benar berhak.
“Langkah ini adalah bentuk pengawasan kepolisian untuk memastikan BBM bersubsidi disalurkan sesuai peruntukannya, bukan justru dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Kapolres saat diwawancarai usai kegiatan buka puasa bersama, Kamis (12/3).
Audit Distribusi Harian
Dalam pelaksanaannya, personel kepolisian akan melakukan pemantauan rutin setiap hari. Petugas tidak hanya mengawasi antrean, tetapi juga melakukan audit terhadap volume BBM yang masuk dan keluar dari setiap SPBU.
“Kami akan menghimpun data laporan dari setiap SPBU. Dengan mencatat jumlah BBM yang masuk dan terjual, kita bisa memetakan pola distribusi sekaligus mengantisipasi adanya manipulasi data atau penyimpangan,” tambahnya.
Pendataan Kendaraan dan Sanksi Tegas
Selain pengawasan stok, Polres OKU Timur juga mulai mendata identitas kendaraan yang mengisi BBM subsidi. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi kendaraan “nakal” yang mencoba melakukan pengisian berulang kali dalam sehari.
“Jika ditemukan kendaraan mencurigakan yang mengisi BBM subsidi berkali-kali dalam sehari, tentu akan kami proses sesuai hukum yang berlaku,” jelas Kapolres.
Peringatan Internal bagi Anggota
Tak hanya menyasar masyarakat dan pihak SPBU, Kapolres juga memberikan peringatan keras kepada internal kepolisian. Ia menegaskan tidak akan menoleransi anggota yang terbukti terlibat dalam praktik penyimpangan distribusi BBM.
“Saya sudah berikan warning kepada seluruh jajaran. Jika ada anggota yang bermain atau terlibat, risikonya tanggung sendiri. Kami akan proses secara hukum tanpa pandang bulu,” tegasnya menutup pembicaraan.
Melalui pengawasan ketat ini, diharapkan distribusi BBM di OKU Timur menjadi lebih transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penimbunan yang merugikan masyarakat luas.
