Palu, Indo Merdeka – Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sulawesi Tengah Dr. H. Rusli Dg. Palabbi SH, MH didampingi Kabag HPD Biro Humas dan Protokol Adiman SH, M.Si serta Sekretaris BPBD Mualif Hamid, S. Ip, M.Si mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penanggulangan bencana tahun 2021.
Adapun tema yang diusung adalah ‘Tangguh hadapi bencana’ dalam rangka penguatan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berlangsung secara virtual bertempat di ruang vidkom kantor Gubernur Sulteng, Rabu (3/3/2021).
Rakornas penanggulangan bencana dihadiri Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala BPBD, BMKG, organisasi masyarakat, relawan, akademisi se-Indonesia berlangsung virtual dan secara resmi dibuka oleh Presiden RI, Ir. H. Jokowidodo.
Dalam arahannya, Presiden menyampaikan dalam setahun terakhir, kita mendapatkan pengalaman serta pelajaran yang sangat luar biasa, bukan hanya bencana alam tapi juga bencana non alam berupa pandemi covid 19 yang bukan hanya berskala nasional tetapi juga skala global.
Sehingga kata Presiden, lebih dari 215 negara mengalami hal yang sama, yang mengharuskan untuk bekerja cepat, inovatif dan juga berkolaborasi dengan semua pihak, dengan negara lain serta lembaga-lembaga internasional.
” Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran BNPB yang telah mendedikasikan seluruh waktunya ikut bekerja dalam menangani dan menyelesaikan krisis sekarang ini. Pengalaman ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk memperkokoh ketangguhan kita dalam menghadapi segala bentuk bencana,” sebut Presiden.
Lebih lanjut Presiden menyampaikan, Indonesia adalah negara yang rawan terhadap bencana. “Di tahun kemarin saja kita menghadapi 3.253 bencana, ini bukan sebuah angka yang kecil tapi cobaan, ujian dan tantangan itu yang harus kita hadapi, baik bencana hidro ekologi maupun bencana geologi.
“Kita menduduki ranking tertinggi negara paling rawan bencana karena jumlah penduduk kita juga besar sehingga risiko jumlah korban yang terjadi apabila ada bencana juga sangat besar. Saya melihat kunci utama dalam mengurangi risiko adalah terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana yang selalu sampaikan berulang-ulang, pencegahan-pencegahan jangan terlambat,” jelas Presiden.
Menurut Presiden, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi bencana pertama jangan terlalu disibukkan dalam membuat aturan tapi yang utama pada pelaksanaan di lapangan, yang dilihat oleh rakyat.
Yang utama adalah aspek pengendaliannya dan penegakan standar-standar di lapangan misalnya urusan standar bangunan tahan gempa, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Hal seperti ini, harus dikawal dalam pelaksanaannya dengan audit ketahanan bangunan sesuai dengan standar sehingga kalau terjadi bencana di lokasi itu korban bisa diminimalisir dan segera melakukan koreksi dan penguatan apabila tidak sesuai dengan standar-standar yang ada.
Kedua, kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus benar-benar terintegrasi, apa yang dilakukan, tidak boleh ada ego sektoral, tidak boleh ada ego daerah, semuanya terintegrasi, saling mengisi semuanya saling menutupi, tidak boleh ada yang merasa kalau itu bukan tugasnya dan yang ketiga manajemen tanggap darurat serta kemampuan dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat.
Sistem peringatan dini harus berfungsi dengan baik, semua rencana kontijensi saat tanggap darurat harus diimplementasikan dengan cepat.
Kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban dan yang terakhir, memberikan edukasi dan literasi pada masyarakat terkait dengan kebencanaan yang harus terus-menerus ditingkatkan mulai dari lingkup sosial yang paling kecil yaitu keluarga, melakukan simulasi bencana di daerah-daerah yang rawan bencana sehingga warga semakin siap. (Ibrahim)
