Jakarta, Indo Merdeka – Nicky Fahrizal peneilit CSIS mengatakan, Konvensi adalah kebiasan yang dilakukan yang telah berulang ulang kali.
“Kalau baru mau sekali dijalankan itu namanya bukan Konvensi. Kalau Konvensi tetap akan dijalankan itu jalan yang dipaksakan namanya,” tegas Fahrizal peneliti milenial di Jakarta, Kamis (11/8/2022).
MPR RI akan membentuk panitia Ad Hoc untuk merumuskan PPHN sebagai pengganti GBHN, dan mencari alas hukumnya salah satunya dengan Konvensi setelah MPR RI tak lagi jadi lembaga tertinggi.
Sebelumnya saat digelar Rapat Pleno II DPP Satkar Ulama yang dilanjutkan dengan Sosialisasi 4 Pilar yang diselenggarakan oleh MPR RI.
Ketua Satkar Ulama Idris Laena yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI menjelaskan, MPR pernah menjadi lembaga tertinggi dengan menghasilkan putusan berupa Ketetapan MPR atau TAP MPR.
Setelah amandemen UUD 2002, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi sama kedudukannya dengan 7 lembaga tinggi negara lain. Dan MPR tidak lagi membuat keputusan TAP MPR kecuali didalam pembuatan Undang Undang Dasar dan pemberhentian dan pemilihan Presiden jika eksekutif berhalangan tetap atau tersangkut pidana, katanya.
Dikatakan, sikap Fraksi Golkar tidak setuju Konvensi sebagai alas Pokok Pokok Haluan Negara, PPHN. Untuk itu PPHN sebaiknya ditetapkan lewat Undang Undang.
Setelah bergerak cepat membentuk kepengurusan lengkap Satkar Ulama Indonesia di 17 Propinsi hanya dalam waktu 9 bulan.
Satkar Ulama Indonesia kembali membuat kejutan dan terobosan baru dengan akan diresmikannya Sekretariat baru yang terletak dikawasan poros bisnis elite di kawasan Casablanca – Tebet, Jakarta Selatan.
Sebelumnya Satkar Ulama Indonesia sudah punya kantor tetap di kawasan DPP Partai Golkar di Jalan Nely Anggrek Murni, Jakarta Barat.
Kantor baru ini nantinya akan diwakafkan untuk kegiatan Satkar Ulama Indonesia dan Ummat untuk bangsa, yang dilengkapi dengan ruang pertemuan dan tempat menginap 7 tingkat dilengkapi AC dan Lift terbaru, yang didominasi warna Kuning Hijau simbol Kiblat perjuangan ummat Islam.
Rencananya Kantor Satkar Ulama Indonesia akan diresmikan pada hari Minggu siang tanggal 14 Agustus 2022 oleh Ketua Umum Satkar Ulama Indonesia Doktor (kandidat) Idris Laena.
Selanjutnya dilanjutakan dengan pelantikan pengurus DPP Himpunan Wanita Satkar Ulama Indonesia, Hiwasi, dengan Ketua Umum Lily Masniary BSc, Sekjen Neti Setiawati dan Bendahara Tania Laena. Oce
