Buteng. Indo Merdeka -Dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, Dinas Pangan Buton Tengah (Buteng) menekankan pentingnya sinergi antar-organisasi perangkat daerah (OPD).
Sinkronisasi program menjadi langkah strategis agar kebijakan yang diterapkan lebih efektif dan berkelanjutan. Kepala Dinas Pangan Buton Tengah, Malik, menegaskan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus melibatkan berbagai sektor terkait.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi dan distribusi pangan, tetapi juga mencakup infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kami terus membangun koordinasi dengan OPD lain agar program yang dijalankan lebih terarah dan saling mendukung,” ujar Malik.
Salah satu langkah utama yang diambil Dinas Pangan Buteng adalah memastikan setiap program ketahanan pangan masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.
Melalui forum koordinasi, Dinas Pangan secara rutin berdiskusi dengan OPD terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial, guna menyelaraskan program yang ada.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, sejak tahap perencanaan, kami selalu melibatkan OPD lain agar kebijakan yang dibuat tidak tumpang tindih dan dapat berjalan seiring,”Jelasnya Rabu (29/01/2025).
Sebagai contoh, dalam program diversifikasi pangan, Dinas Pangan bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk mendorong petani menanam komoditas lokal yang lebih bervariasi, serta dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar gizi.
Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga aksesibilitas. Oleh karena itu, Dinas Pangan bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk membangun infrastruktur yang mendukung distribusi pangan, terutama di wilayah terpencil.
“Banyak wilayah pertanian yang memiliki potensi besar, tetapi terkendala akses jalan yang buruk. Oleh karena itu, kami berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk membangun jalan tani dan jembatan agar distribusi hasil pertanian lebih lancar,” ungkap Malik.
Selain itu, penyediaan sarana irigasi menjadi salah satu prioritas agar produktivitas pertanian tetap stabil sepanjang tahun.
Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), Dinas Pangan menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan.
Program edukasi tentang pangan sehat dan berkelanjutan mulai diperkenalkan di sekolah-sekolah, sementara pelatihan bagi petani dan nelayan diperkuat untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola hasil produksi.
“Kami ingin membangun generasi yang lebih sadar akan pentingnya ketahanan pangan. Oleh karena itu, program edukasi sejak dini sangat penting agar kesadaran ini tumbuh sejak kecil,” tutur Malik.
Di sisi lain, program pelatihan bagi petani dan pelaku usaha pangan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengolah dan memasarkan produk pangan lokal.
Untuk memastikan bantuan pangan tepat sasaran, Dinas Pangan bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam pendataan kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Dengan sistem yang lebih terintegrasi, distribusi bantuan pangan bagi keluarga kurang mampu, ibu hamil, balita, dan lansia menjadi lebih efisien.
“Kami tidak ingin ada tumpang tindih dalam penyaluran bantuan. Dengan sistem pendataan yang lebih terintegrasi, kami memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” kata Malik.
Selain bantuan langsung, subsidi bagi petani dan nelayan juga disesuaikan agar mereka mendapatkan dukungan yang optimal untuk meningkatkan produksi mereka.
Sebagai upaya modernisasi, Dinas Pangan mendorong penggunaan teknologi dalam sektor pertanian dan distribusi pangan. Dengan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sistem informasi pangan berbasis digital mulai dikembangkan agar data stok pangan, harga komoditas, serta informasi terkait lainnya bisa diakses dengan lebih mudah.
“Kami ingin memastikan bahwa teknologi dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung ketahanan pangan. Digitalisasi data pangan akan membantu masyarakat dan pelaku usaha dalam mengambil keputusan yang lebih baik,” ujarnya.
Platform digital ini juga diharapkan dapat membantu petani dan nelayan dalam memasarkan hasil produksi mereka secara lebih luas.
Melalui sinergi yang kuat antar-OPD, Dinas Pangan Buton Tengah optimis bahwa kebijakan dan program yang dijalankan akan lebih efektif dalam menjamin ketahanan pangan daerah.
Dengan koordinasi yang baik dalam perencanaan, infrastruktur, peningkatan SDM, penyaluran bantuan, serta pemanfaatan teknologi, Buton Tengah dapat membangun sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
“Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kami yakin Buton Tengah dapat menjadi daerah yang mandiri dan kuat dalam sektor pangan,” pungkas Malik.(Adv)
