Jakarta, Indo Merdeka – Fery Mursydan Baldan mantan Ketua Komisi II DPR yang membidani UU Pilkada mengatakan, harus ada solusi baru penundaan pilkada langsung di daerah zona merah Covid-19 untuk guna mencegah terjadinya cluster baru pada pilkada langsung 9 Desember 2020 mendatang.
Zona merah yang belum tertangani dengan baik seharusnya sudah bisa ditekan mulai sejak sekarang agar tak jadi pandemi pada tanggal 9 Desember di hari pemilihan.
Jika tidak pilkada langsung malah tidak sejalan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Hal ini dikatakan Fery saat berada di gedung DPR Jakarta senin (23/11/2020)
Dalam kesempatan secara terpisah wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengungkapkan, 2 calon bupati dari PKB meninggal sebelum dan saat kampanye pilkada di masa Covid-19.
“Untuk itu harus ada langkah pencegahan atas bertambahnya warga yang positif Covid-19 hingga hari H pemilihan. Solusinya tenaga kesehatan agar berkerja maksimal untuk mencegah tambahan pandemi baru saat pencoblosan dengan menerapkan protokol kesehatan”,katanya..
Ia optimis pilkada tetap bisa dilaksanakan pada 9 Desember setelah belajar dari Pilpres Amrika Serikat yang berlangsung 3 November 2020 lalu yang diaelenggarakan ditengah Covid-19 namun bisa digelar secara lancar. Apabila perlu nanti petugas pemungutan suaranya yang langsung mendatangi pemilih dari rumah ke rumah untuk menghindari cluster baru”, tegasnya.
Awalnya pilkada digelar di bulan September, lalu ditunda ke Desember yang diputuskan Pemerintah dan DPR.
KPU, Bawaslu dan Satgas Covud-19 tidak bisa menunda Pilkada langsung, kecuali membubarkan kampanye yang menimbulkan kerumunan yang akan rawan bakal terjadinya penularan Covid-19, kata Jazilul.
Nurul Amalia, peneliti Perludem saat menanyai partisipasi kaum muda saat di survei Mereka itu sebetulnya antusias atau tidak menyambut Pilkada.
Ternyata, jawabannya 52% atau 4000 dari 9.000 responden anak muda, mengaku biasa saja menyambut Pilkada serentak 2020, dan 14% atau 1000 responden menyatakan tidak antusias.
Kenapa tidak antusias kita tanya lagi ?. Jawabannya 42% mengatakan karena terlalu berisiko masih pandemi Covid -19 Jadi sebetulnya di masyarakat kita masih ada keragu-raguan,katanya.
500 ribu tembus
Dalam pada itu Ketua DPD Lanyala Mataliti saat berada di Surabaya menyatakan, kasus Corona RI tembus setengah juta jiwa.
“Satgas Penanganan Covid-19 hari ini melaporkan kasus positif Corona di Indonesia sudah mencapai setengah juta rakyat Indonesia, tepatnya 502.110,” ungkap Lanyala.
Per hari ini, ada tambahan 4.442 kasus Corona, tambahnya
Satgas Penanganan Covid-19 juga melaporkan penambahan pasien Corona yang meninggal dunia, dengan akumulasi sudah mencapai 16.002 orang.
Meski pasien sembuh Corona juga mengalami tren yang baik. Lanyala mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sebab, walaupun kasus sembuh Corona memiliki tren positif namun penambahan kasus terus melonjak, maka pandemi di Indonesia akan semakin lama.
“Kepada seluruh masyarakat saya harapkan untuk mematuhi protokol kesehatan karena hingga saat ini kita belum bisa dinyatakan aman dari Covid-19 hingga vaksin ditemukan dan dapat digunakan oleh masyarakat,” kata Lanyala.
Senator asal Dapil Jatim ini juga meminta pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk terus melakukan sosialisasi mengingatkan masyarakat agar menghindari kerumunan untuk mencegah penularan Covid-19. Lanyala juga mengimbau masyarakat yang terlibat dalam kerumunan untuk memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit.
“Untuk memastikan dirinya positif atau negatif Covid, sehingga jika memang positif tidak menularkan Covid-19 kepada orang lain, dan keluarganya di rumah,” tuturnya.
Penambahan kasus Corona beberapa hari terakhir memang cukup tinggi. Tambahan kasus Corona di Provinsi DKI Jakarta mencapai rekor tertinggi sejak pandemi Maret lalu dengan kasus harian sebanyak 1.579 pada Sabtu (21/11). Satgas Penanganan Covid-19 menduga lonjakan kasus terjadi buntut libur panjang atau long weekend pada akhir Oktober 2020.
Pemerintah pun melakukan evaluasi terhadap hasil temuan itu. Hal tersebut dilakukan mengingat momen libur Natal dan pergantian tahun.
Dalam rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pagi tadi, Presiden Jokowi memberi arahan agar ada pengurangan hari libur untuk libur akhir tahun mendatang. Arahan ini juga termasuk libur pengganti cuti bersama hari raya Idul Fitri yang sedianya akan diberikan sekaligus pada libur akhir tahun 2020.
“DPD sepakat ada pengurangan libur akhir tahun ini. Sebab dalam beberapa momen libur panjang, terjadi lonjakan pasien Corona,” jelas Lanyala.
Lanyala menilai, libur panjang di akhir tahun bisa berpotensi menambah banyaknya jumlah kasus Corona. Masyarakat diminta untuk merayakan peringatan akhir tahun dengan lebih banyak berada di rumah saja.
“Kita harapkan masyarakat bisa lebih bersabar dan menunda agenda liburan akhir tahun. Gunakan skala prioritas. Ini agar mengurangi penyebaran virus Corona,” tegas Lanyala. (oce)
