Jakarta, Indo Merdeka – Big Data yang jadi rujukan DPD RI menempatkan Jokowi dengan viewer terbesar di sosial media dibanding tokoh lain.
Sementara tokoh yang berada dibawah Jokowi masih dikosongkan oleh analis Big Data sehingga jadi pertanyaan tapi tak kunjung ada jawabannya.
Nama lain yang muncul diperingkat yang jauh berbeda dengan selisih viewer yang sangat besar sekali ditempati oleh Ganjar Pranowo dengan tanpa penjelasan mengapa hanya cuma ada dua nama saja yang muncul dalam Big Data DPD RI.
Padahal Big Data itu juga diklaim dipergunakan untuk membantah Luhut Binsar Panjaitan Menteri Koordinator Maritim dan investasi yang memiliki Big Data sebanyak 110 juta pemilik suara setuju pemiu ditunda dari 2024.
Saat ini ditanyakan kenapa nama Ketua DPD RI Lanyalla Mattalitti tidak muncul didalam Big Data yang dipergunakan DPD RI.
Lagi lagi pemilik Big Data hanya terdiam. Hanya Lanyalla yang mencoba untuk menjawab dengan jawaban, tidak ada itu, ujar Lanyalla saat menjawab Konpers ketika Ekspose Publik Big Data DPD RI di ruang pertemuan Ketua DPD RI lantai 8 Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Jakarta Kamis (14/4/2022).
Tidak biasanya jumpa pers yang penting di Gedung DPD RI tidak didampingi Sekjen DPD RI Rahman Hadi yang asalnya dari ASN dari Depdagri.
Untuk info Rahman Hadi baru saja mengganti pejabat baru tapi dengan ASN lama di Pemberitaan DPD RI di era Irman Gusman, dan ASN lain asal ASN dibawah Depdagri yang tidak berkarir dari bawah di DPD RI.
Sebelumnya di awal bulan April tepatnya pada tanggal 4 April 2022 saat rapat dengan Komisi III. Sekjen DPD RI sempat ditanyai oleh wakil Ketua Komisi III Adies Kadir soal anggota DPD yang bersurat kepada Kejaksaan di Sulawesi Selatan.
“Yang bertanya bukan saya saja. Dari Jaksa Agung RI sampai berkirim surat kepada Komisi III”, ujar politisi Golkar Adies asal Surabaya.
Dikatakan, Sekjen DPD RI agar membaca kembali tugas pokok dan fungsi DPD RI agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesaat itu juga Adies spontan membacakan butir butir Tupoksi DPD RI seperti masih belajar yang membuat Sekjen DPD dan Deputy Deputy DPD RI terdiam.
Beruntung Rahman Hadi asal Lampung masih bisa berkelit dengan menyatakan, kedatangan anggota DPD RI untuk mendampingi advokasi warga kepada Jaksa di Sulawesi Selatan. Untuk itu DPD RI akan menyiapkan semua jawaban lebih lengkap untuk atas pertanyaan Komisi III.
Ketua Komisi III Bambang Wuryanto lebih tajam lagi, agar alokasi anggaran DPD RI agar mengacu pada UUD, UU dan peraturan. “Ini penjelasan alokasi anggaran DPD RI belum bisa saya pahami berdasar aturan yang mana. Saya masih baru di Komisi III”, tegasnya.
Tata kelola sosial media yang buruk yang dibiayai APBN jadi polemik di MPR RI tanpa ada ASN yang mau bertanggung jawab mengakuinya.
Anggota DPR/MPR Obon Tabroni mempertanyakan mengapa yang muncul dalam Sosmed MPR RI tidak sampai 36 orang dengan pembaca rendah follower di medsos. Termasuk rendah dari segi jumlah padahal anggaran yang dialokasikan sangat besar milyaran dan minta ditambah lagi dari Rp 28 Milyar naik Rp 33 Milyar.
“Akun medsos jarang dikunjungi, yang ada prihatin,”jelasnya.
Wayan Sudirta anggota DPR/MPR ikut memelas mengatakan, saya ini bekas anggota Komisi Kajian Katatanegaraan MPR RI waktu belum jadi anggota MPR. Komisi Kajian Katatanegaraan telah membuat kajian yang bagus tentang pendidikan. Bahwa kondisi yang terjadi sekarang ini akibat produk pendidikan. Pendidikan kata Bung Karno harus mengajarkan karakter dan kejujuran. Tapi sayang hasil kajian itu tidak diterbitkan jadi buku hasilnya. Sehingga orang luar melihat MPR RI tidak ada kerjanya.
Sekjen MPR Maruf Cahyono menjawab lugas dengan mengatakan, pengunjung Sosmed MPR berjumlah 62 ribu, dan akan ditingkatkan pengunjungnya dengan tampilan lebih bagus. Tapi Maruf menghindar tidak menjawab pertanyaan Wayan Sudirta secara langsung.
Anggota DPR/MPR juga mempertanyaan pergeseran dan pemotongan anggaran MPR RI kususnya terkait Sosialisasi 4 Pilar yang mestinya ditambah. Seharusnya anggaran sosialisasi 4 Pilar tidak dikurangi menjelang pemilu.
Selama 7 tahun menjadi Sekjen MPR RI,kata Maruf, anggaran MPR RI pernah melewati Rp 1 Triliun. Kedepan program sosialiasi 4 Pilar akan ditambah, jelas Maruf yang tampak tegang karena stafnya yang tidak maksimal memberdayakan Sosmed dengan anggaran puluhan milyar itu.
Sebelumnya Indra Iskandar Sekjen DPR RI sempat jadi bulan bulanan oleh pers dengan bocornya anggaran gorden rumah dinas anggota DPR untuk 505 lebih rumah dinas dengan harga satuan Rp 80 juta per rumah setara pagu anggaran Rp 48,7 miliar. Sejak 2009 Gorden rumah dinas belum pernah diganti
“Ini muncul berita karena ada yang tersisih tender lalu bicara ke media. saya tegaskan tidak ada hengki pengki dalam pengadaan gorden dan belum ada pemenangnya. Tulis lengkap pernyataan saya”,kata bekas aktifis ini.
Dari hasil lapangan (18/4/2022), yang baru sedang dikerjakan adalah pekerjaan perawatan jalan aspal di dalam areal Gedung DPR untuk menyambut pertemuan Parlemen G 20 di bulan November 2022 yang akan datang.
“Saya terbuka karena saya juga diawasi oleh atasan saya pimpinan DPR,” katanya. Oce
