Jakarta, Indo Merdeka – Resolusi konflik di Papua perlu di evaluasi dan perbaikan setelah terbentuknya 3 Propinsi baru di Papua. Untuk itu pendekatan kesejahteraan dan keamanan harus dijalankan terkoordinasi, terukur dan efektif serta damai.

Pendapat ini diutarakan Peneliti BRIN, Prof. Dr.phil. Poltak Partogi Nainggolan di Kementerian Pertahanan di Jakarta, Selasa (18/10/2022).

Dalam hal ini, katanya lagi,kebijakan Otsus II yang berbiaya tinggi sebagai bagian dari pendekatan kesejahteraan juga harus dikawal dengan baik, agar tidak terjadi penyelewengan yang berdampak pada memburuknya situasi.

“Otsus II harus tampak hasilnya dalam mengatasi ketertinggalan dan menghentikan marginalisasi OAP. Dengan secara konsisten dengan mengikutsertakan seluruh stakeholder OAP agar resolusi konflik damai Papua bisa diimplementasikan”,tegasnya.

Sebaliknya, dampak buruk dari kebijakan yang salah dapat dicegah, imbuhnya.

Dengan kata lain, Collaborative Governance yang dilakukan secara konsisten dan kontiniu dapat mengikis distrust dengan memanfaatkan local wisdom dan modal sosial yang ada yang selama ini terabaikan.

Dengan demikian, orang Papua merasa martabatnya tetap dihormati sehingga mereka merasakan secara sadar sebagai bagian dari nation state In Indonesia.

Dengan koreksi kebijakan secara komprehensif dan simultan itu maka ideologi separatisme dan konflik vertikal dan horizontal yang menyertainya diharapkan dapat dieliminasi, paparnya.

Sementara itu, Dr. Riris Katharina peneliti administrasi dari BRIN menekankan pentingnya pendekatan deliberative dalam implementasi Otsus ke-2.

Sedangkan yang terkait dengan pemekaran Propinsi Papua. Riris mengingatkan agar tetap mewaspadai dampak dari pemekaran provinsi di Papua, agar tidak dijadikan target narasi baru oleh kelompok separatis Papua untuk melanjutkan kampanye negatif terhadap kebijakan solusi damai yang telah diadopsi pemerintah pusat di Jakarta.

Ditempat yang sama Kepala Pusat Infostrahan Kemhan, Brigjen Robi meminta agar pihak peneliti dan akademisi dapat membantu implementasi pendekatan yang benar-benar holistik di Papua, termasuk memastikan seluruh stakeholder terkait telah dilibatkan. Oce

Bagikan: