Palembang, Indo Merdeka – Gubernur Sumsel H. Herman Deru menghadiri langsung rapat melalui video conference bersama Kemendgari, Kemenko Polhukam, Kemenko Kemaritimanan dan Investasi, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenkeu, Kemendes PDTT, BNPB dan kementerian lainnya, Kamis (9/4).
Dalam rapat tersebut, HD mendengarkan arahan dari beberapa Menteri dari kabinet Indonesia Maju tersebut terkait soal implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, saat ini pemerintah pusat telah menganggarkan ratusan triliun untuk penanganan Covid-19. Anggran tersebut dikucurkan juga untuk mendorong upaya implementasi PSBB.
Dimana saat ini, pemerintah pusat menganggarkan Rp119 triliun untuk perlindungan sosial, Rp159 triliun untuk pembiayaan program pemulihan nasional, Rp75 triliun untuk belanja negara bidang kesehatan dan Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR.
“Itu harus kita awasi bersama, termasuk daerah juga harus turut memantau. Jangan sampai nanti ada manipulasi data sehingga dana yang telah diatur tersebut tidak tepat sasaran,” kata Mahfud.
Seperti dana bantuan sosial, tuturnya, data penerima dana tersebut kerap dimanipulasi sehingga tidak tepat sasaran.
“Bukan hanya pemerintah daerah yang bergerak, kita juga meminta agar Polri dan TNI juga bergerak agar kerawanan itu tidak terjadi,” jelasnya.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menerangkan, setiap negara memiliki cara berbeda dalam penanganan Covid-19. Salah satunya Indonesia yang menerapkan PSBB.
“Setiap negara berbeda cara penanganan Covid-19 ini. Seperti Indonesia tidak bisa juga melakukan lockdown, tapi secara spasial mingkin bisa. Sebab itu, kita melakukan PSBB, ini juga untuk daerah yang membutuhkan. Yang pasti saat ini kita berpegang pada PSBB,” tuturnya.
Sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, terkait PSBB ketersediaan bahan pokok bisa sampai bulan Mei 2020 mendatang.
“PSBB memang harus diterapkan khususnya Jakarta. Meski begitu, kebutuhan pokok dan logistik lainnya harus tetap diberi akses sehingga suplay ke daerah tidak terganggu,” tegasnya.
Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, jika pihaknya masih melakukan perubahan terhadap APBD. Dimana menurutnya, APBD di daerah banyak terjadi perubahan lantaran di realokasikan untuk penanganan Covid-19.
“Transfer ke daerah sebagian akan mengalami perubahan dan mungkin mengalami penurunan,” tuturnya.
Dia juga meminta agar pemerintah daerah semaksimal mungkin memanfaatkan keuangan yang ada.
“Ekonomi saat ini menurun. Saya minta kepala daerah bijak mengelolah keuangan dan mengalihkan anggaran yang tidak begitu penting untuk dimaksimalkan,” bebernya.
