Jakarta, Indo Merdeka – Dedi Mulyadi yang punya otoritas pengawasan kemakmuran rakyat di pesisir laut, hutan dan gunung, mengatakan, orientasi pembangunan yang berdasarkan perencanaan pembangunan oleh pusat mulai dari kelembagaan, nomenklatur, kegiatan dan puncaknya nilai proyek besar masih meninggalkan banyak desa sebagai sumber kemiskinan.
Padahal sebenarnya yang dibutuhkan transfer dana perimbangan Rp 5 Milyar per desa untuk memakmurkan desa yang pada gilirannya akan bisa membagikan deviden untuk desa apabila usaha perdesaan sudah maju.
Ini dikatakan Dedi Mulyadi wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar di Jakarta jumat (28/8/2020). Pada saat ini Dedi Mulyadi membawahi bidang Maritim, Kehutanan dan Pertanian.
Ia mewacanakan transfer anggaran langsung dari pemerintah kepada desa, agar supaya desa bisa membangun sesuai dengan potensi daerahnya dengan pendekatan negara pulau dan negara desa.
Yang secara kebudayaan laut harus menjadi istri dari sebuah negara yang 80 persen wilayah laut atau jangan dieksploitasi saja, tambahnya.
Kata Dedi, banyak kepala daerah sekarang yang punya sumber daya alam tapi tak untuk mensejahterakan warganya, ungkap mantan calon Gubenur Jawa Barat ini. (oce)
