Jakarta, Indo Merdeka – Para Pengusaha besar menuntut kepastian investasi jangka panjang pada setiap pergantian Presiden.
Baca Juga:
“Disisi lain pokok – pokok haluan negara, (PPHN) nama yang direkomendasikan oleh MPR RI 2020 bagus ditujukan untuk keberlanjutan pembangunan. Dengan kata lain, dengan tidak adanya PPHN maka akan terjadi disconnect antara apa yang dilaksanakan oleh Presiden sebelumnya dengan Presiden sesudahnya,” kata anggota DPR RI Benny K Harman dari Fraksi Demokrat di Anyer sabtu (28/3/2021).
Baca Juga:
Ia juga mengatakan, GBHN dihapus tahun 2004 sejak berlakunya pemilu langsung. Apa tesis ini betul tanya Benny. Kata saya, tidak betul lah negara tanpa PPHN.
Baca Juga:
“Itulah yang tadi saya bilang Jasmerah, jangan sekali sekali melupakan sejarah. Maknanya, yang baik kita lanjutkan yang kurang baik kita perbaiki,” jelas Benny.
Baca Juga:
“Tanpa PPHN atau GBHN malah yang baik kita lupakan, yang tidak baik kita ingat terus, gang baik dilupakan, yang tidak baik-baik itu kita tayangkan terus. Yang baik baik tak ditulis, yang tidak baik terus-terus ditulis, itu yang saya bilang Jasmerah tadi,” tambahnya..
Baca Juga:
Mungkin, inilah yang menginspirasi teman-teman, untuk kemudian perlu dibentuk PPHN ini, salah satu tujuannya adalah untuk menjamin kesinambungan, menjamin continuity menjamin sustanebility.
Baca Juga:
“Karena, tanpa PPHN siapa yang menjamin setelah 2024 proyek akan dilanjutkan,”paparnya.
Baca Juga:
PPHN ini, katanya lagi, ada benarnya juga sekarang kan 2021, kalau ada investor mau menanamkan duitnya untuk membangun. Investor nggak mau kalau tidak ada jaminan keseninam bungan projek pasca Presiden sekarang, sehingga diperlukan PPHN itu.
Baca Juga:
Jadi jaminan kesinambungan adalah misi PPHN. Disisi lain cukong ikut nimbrung. Dan akan bilang begini : Nggak cukup lah dengan PPHN, bisa saja PPHN, tapi kalau orang ini nggak suka dengan projek besar. Sebagai Presiden atau Pejabar baru, dia bisa tinggalkan investor dengan membuat aturan baru.
Baca Juga:
Oleh sebab itu cukong-cukong pemilu kini berpikir dua agenda saja.
yakni satu, jaminan kesinambungan dengan adanya PPHN.
Baca Juga:
“Kedua, kalau bisa juga orang yang melaksanakan PPHN itu nanti , kalau bisa orang yang sama. Kalau bisa bapak lagi yang jadi Presiden,” kata Benny.
Baca Juga:
Lantas, apa sulitnya merubah konstitusi, hanya cuma perlu 9 Partai. Bagi pengusaha gak ada kesulitannya.
Baca Juga:
“Jadi yang ngomong mau 3 petiode itu. Bikin saya faham maksudnya itu apa.
Tujuannya ada dua yakni PPHN itu dan Presidennya sama, sampai muncul skenario Demokrat tandingan,” tegas Benny.
Baca Juga:
Bagi ia saat bicara tentang PPHN ada teks dan konteksnya, tidak ada peristiwa politik yang terjadi lepas dari konteksnya. (Oce)
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
