Jakarta, Indo Merdeka – Posisi Dewan Perwakilan Daerah, DPD RI, yang mendapat peran sebagai pengawas Keuangan Negara di daerah akan bisa mencegah terjadinya korupsi, untuk itu perlu penguatan sinergi pengawasan antara DPD dengan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI, yang lebih efektf dan agar lebih ditingkatkan lagi guna mencegah korupsi penyalahgunaan keuangan negara.
Baca Juga:
Calon anggota BPK RI Haerul Saleh mengatakan saat uji kepatutan di DPD RI Jakarta, Senin (14/2/2020).
Baca Juga:
Ia mendukung penguatan forum konsultasi DPD dan BPK sejak perencanaan pemeriksaan untuk guna meningkatkan kualitas audit yang terdiri dari laporan keuangan, audit kinerja dan audit tujuan tertentu.
Baca Juga:
Berbeda dengan Insight hasil audit kuangan empiris, Oversight yang sekarang dan Forsight yang akan datang adalah audit kebijakan yang luput semisal contoh setelah dibangun Terminal jadi mangkrak. Nanti akan diikui dengan penerbitan rekomendasi agar kualitas keuangan dan pembanguan lebih membaik lagi, jelasnya.
Baca Juga:
Perihal soal tentang hasil dan nasib audit BPK sekarang ini, kata Haerul, hasilnya sudah berjalan dan banyak yang ditindak lanjuti oleh internal pemerintah. Sebaliknya apabila setelah melampaui batas waktu yang telah ditentukan maka akan jadi temuan bagi aparat penegak hukum. Yang terakhir inilah yang selama ini tidak banyak dipublikasikan, tegas Haerul mantan calon wakil Gubenur Sulawesi Teggara yang kini terpilih jadi anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra. Oce
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
