Jakarta, Indo Merdeka – Fraksi PKB mengingatkan Pilkada yang tergantung pada pemodal telah mengantarkan 50 % kepala daerah jadi narapidana korupsi pada saat menjabat dan sesudah terpilih menjadi kepala daerah, ujar Yanuar Prihatin anggota DPR dari Fraksi PKB saat jadi pembicara diskusi yang digelar MPR dengan judul : Pilkada Serentak, Hidupkan Semangat Kebangsaan di Masa Pandemi di Jakarta, senin (24/8/2020)
Dijelaskan, didalam kapitaliisme yang tegantung pada pemodal akan melahirkan penjajahaan dan kemiskinan oleh karena kapitalisme hanya menguntungkan pemodal, “Ini teori telah diutarakan Presiden Soekarno di masa penjajahan sejak dahulu”, katanya
Yanuar mengaku tidak anti pemodal sepanjang pilkada melahirkan pemimpin yang bisa membangun daerah dan berkelas dunia, “Saya masih menjumpai kepala daerah terpilih hanya terjabak pada rutinitas “,ungkapnya.
Adapun ciri ciri pilkada yang tergantung pada pemodal, katanya, adalah dengan lahirnya istilah Wani Piro wujud dari transaksi politik untuk membeli suara, seakan akan Pilkada telah menjadi sebuah acara Pesta Perkawinan yang berharap mendapat amplop berisi uang.
“Bahwa pilkada yang melibatkan pemodal hanya melahirkan kemiskinan, itu namanya anti kebangsaan”, tegasnya, (oce)
